Ads (728x90)

>




Muara Enim, KabaRakyatsumsel.com-Pihak MHBM Desa Gemawang merasa dirugikan atas dilanggarnya kesepakatan PT MHP.

Hal ini bermula dari adanya MoU atau Kesepakan Mengelola Hutan Bersama Masyarakat antara PT MHP dan Kelompok Masyarakat Eks Marga Rambang Niru (yang meliputi 9 Desa)  pada tanggal 26 September 2001.

"Desa Gemawang termasuk dari salahsatu 9 Desa yang ada dalam MoU tersebut, " jelas Andi Prayitno selaku Wakil Ketua I Kelompok MHBM Desa Gemawang,  saat ditemui Sabtu (14/3/20).

Ia melanjutkan dalam Kesepakatan dijelaskan antara lain adanya Jasa Produksi atas hasil panen kayu tanaman daur,  kemudian jasa Manajemen yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh PT MHP yang disepakati sebagai imbalan dari ikut serta dalam pengelolaan areal MHBM.

"Namun semua dilanggar sepihak oleh PT MHP, " tandasnya.

Sebelumnya pada Oktober 2019, pihak PT MHP juga secara sepihak melakukan panen kayu tanpa melakukan musyawarah dengan MHBM. "Pelangaran itu bahkan diakui PT MHP dan mereka membuat perjanjian, yang ditandatangani oleh Ernadi Manager Operasi Wilayah I PT MHP,  namun anehnya saat ini masih dilanggar," lanjutnya.

Kelompok MHBM Desa Gemawang pun menjadi resah meminta keadilan atas dilanggarnya kesepakatan ini.

Manager Operasi Wilayah I PT MHP Ernadi saat dihubungi berkali-kali via handphone tak mengangkat untuk dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. (bmg) 

Posting Komentar