Ads (728x90)

>




BANYUASIN, KabaRakyatsumsel.com -- Badan Permusyawaratan Desa Talang Ipuh (BPD), menggelar rapat membahas penyusunan Jadwal Tahapan Rancangan Peraturan Desa Talang Ipuh. Bertempat di kantor Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Rapat ini diikuti oleh seluruh anggota BPD Desa Talang Ipuh.

Rapat tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua BPD Desa Talang Ipuh, Eta Ismanto, S.Sos.  Beliau mengajak semua peserta untuk bisa mengikuti rapat dengan baik dan partisipatif.

Dalam penyampaiannya Eta Ismanto menerangkan bahwa rapat yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan jadwal tahapan perancangan Peraturan Desa (Perdes) Talang Ipuh ini sangat penting dalam pembentukan Perdes yang baik sesuai dengan keadaan dan kondisi desa.

Peranan tahapan rancangan ini jelas Eta, sering dikesampingkan padahal menurutnya tahapan ini merupakan sebuah dasar dan acuan dalam pembuatan rancangan Perdes yang terpadu dan sistematis.

“Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pembuatan Perdes yang tercantum dalam Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang diperkuat dengan Perbup Kabupaten Banyuasin berdasarkan Hak Asal Usul," ujar Eta.

"Sehingga dengan dilaksanakannya tahapan ini diharapkan Rancangan Perdes (Raperdes) menjadi Perdes tersebut akan dapat disusun secara terpadu, terencana, dan sistematis. Tentu hal ini nanti tidak terlepas dari komunikasi diantara semua unsur desa seperti perangkat desa, BPD, LPM dan kelompok masyarakat,” ungkap dia

Menurut Eta, dalam proses penyusunan rancangan Perdes yang aspiratif ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, seperti identifikasi topik serta menyusun kerangka umum Perdes yang nantinya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Selanjutnya kerangka tersebut harus didiskusikan dengan masyarakat sambil memperhatikan semua masukan-masukan dari masyarakat.

“Rancangan Perdes yang telah disusun akan dibahas lagi oleh BPD bersama Pemerintah Desa yang kemudian nantinya akan dilaksanakan publik Hearing sekaligus memperhatikan masukan-masukan masyarakat,” jelas dia.

Rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan tahapan pelaksanaan diantaranya pada tanggal 16 September nanti BPD bersama pemerintah Desa , LPM, dan unsur masyarakat akan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan daftar kewenangan desa.

Selanjutnya pada tanggal 16 September akan dilanjutkan penyusunan rancangan Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk tahap pembahasannya akan dilaksanakan pada tanggal 18 September yang dilanjutkan dengan tahap finalisasi pada 19 September mendatang.

“Mudah-mudahan apa yang telah kita jadwalkan dan rencanakan ini agar dapat kita laksanakan nantinya bersama-sama semua unsur Pemerintah Desa sehingga dapat menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, dan senantiasa selalu mendapat keberkahan dari  Allah,”tandas dia. (Suharni)

Posting Komentar