PALEMBANG, KabaRakyatsumsel.com-Terkait dengan Penyertaan Modal pada PT PAS salah satu perusahaan daerah di kabupaten PALI tahun anggaran 2017 Sebesar Rp1.438.249.019,00 yang berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sumatera selatan Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya , Pemkab PALI telah menyajikan nilai Investasi Permanen dalam Neraca (audited) per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.438.249.019,00.

Menurut temuan dari lembaga audit negara BPK RI Perwakilan Sumatera selatan Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp6.438.249.019,00 dibandingkan dengan jumlah Investasi Permanen dalam Neraca (audited) per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00,adapun nilai itu merupakan Investasi Permanen pemkab PALI berupa Penyertaan modal pemerintah Daerah tersebut  per 31 Desember 2017.

BERATA INDONESIA Perwakilan Sumatera Selatan dalam pengamatannya terkait dengan masalah ini mengatakan,” Nilai Penyertaan Modal tersebut diantaranya sebesar Rp1.438.249.019,00 merupakan Penyertaan Modal kepada PT PAS dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. Penyertaan Modal pada PT PAS baru dilakukan pada TA 2017 melalui tiga SP2D,berdasarkan kutipan audit BPK RI TA 2017 ,” kata Boni Belitong selaku ketua LSM Bareta Indonesia Perwakilan Sumatera selatan.

“ Sementara itu Hasil pemeriksaan atas CaLK Pemkab PALI menunjukkan bahwa tidak ada penjelasan atas Penyertaan Modal yang ditempatkan pada PT PAS. Selain itu, penyajian nilai Investasi Permanen pada PT PAS dengan kepemilikan modal sebesar 100% juga belum disajikan berdasarkan metode ekuitas. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembentukan dan penyertaan modal PT PAS menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut, Pembentukan PT PAS belum berdasarkan studi kelayakan usaha (Dokumen pendirian yang ada hanya berupa Peraturan Daerah Kabupaten PALI No. 7 Tahun 2016 tentang pembentukan PT PAS } , Pembentukan modal dasar PT PAS tidak jelas statusnya  (PT PAS didirikan berdasarkan Akta Notaris AtDe, S.H., M.Kn Nomor 02 tanggal 4 November 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2464425.AH.01.01.TH.2015 tanggal 2 November 2015 dengan jumlah modal dasar sebesar Rp500.000.000,00 dan modal ditempatkan sebesar Rp250.000.000,00 ), dengan susunan pemegang saham sebagai pemkab PALI  selaku badan Hukum tahun 2015 memiliki 249 saham dengan nilai Rp. 249.000.000,00,sedangkan pemegang saham atas nama ZuSo, S.H., M.H. selaku Direktur utama yang jumlah saham hanya 1 dengan nilai Rp.1 juta di duga FIKTIF, hanya di gunakan untuk pelengkap Dokumen belaka, sebagai syarat dalam menyusun anggaran dasar guna pembentukan PT PAS yang diajukan ke notaris untuk mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia (HAM) Republik Indonesia,” Papar Bareta Indonesia kepada Publik.

Kemudian BARETA INDONESIA membeberkan Penyertaan modal pemerintah tidak didukung bukti kepemilikan saham Penyertaan modal Pemkab PALI pada TA 2017 dibayarkan melalui tiga SP2D LS dengan jumlah sebesar Rp1.438.249.019,00.berdasarkan dari data BPK RI  Hasil konfirmasi kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) menyatakan penyertaan modal tersebut hanya dibayarkan berdasarkan penetapan APBD TA 2017 dengan anggaran penyertaan modal sebesar Rp6.438.249.019,00 yang diantaranya sebesar Rp1.438.249.019,00 kepada PT PAS. Penetapan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT PAS,” jelas Boni Belitong kepada wartawan.

Kemudian “  Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan Penyertaan Modal yang telah ditempatkan pada PT PAS tidak didukung dengan bukti kepemilikan dalam bentuk saham ataupun surat berharga lainnya. Pemkab PALI hanya mencatat jumlah Penyertaan Modal pada sisi Neraca per 31 Desember 2017 pada akun Investasi Permanen, adanya hasil pengujian pada Laporan Keuangan PT PAS (unaudited) per 31 Desember 2017 menunjukkan saldo ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2017 bernilai nol, Sehingga Penyertaan Modal Pemkab PALI TA 2017 tidak diakui pada LK PT PAS TA 2017 sebagai tambahan modal disetor,” paparnya .
Laporan Keuangan PT PAS Tahun 2017 tidak akuntabel dan belum diaudit PT PAS telah menyampaikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 kepada Pemkab PALI,Adanya  hasil reviu atas Laporan Keuangan PT PAS dan konfirmasi kepada Direktur Utama menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut belum pernah diaudit oleh auditor independen atau aparat pengawasan internal yang ditunjuk oleh kepala daerah. 

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT PAS menunjukkan bahwa posisi keuangan yang dilaporkan oleh PT PAS pada Neraca per 31 Desember 2017 tidak sesuai prinsip pelaporan keuangan. Posisi saldo aset per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp159.327.942,00. Namun, nilai tersebut tidak sama dengan jumlah posisi kewajiban dan ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp0,00.

“ Dalam hal ini PT. PAS sangat berani di dalam mempermainkan keuangan daerah salah satunya Selama TA 2017, Pemkab PALI telah menempatkan modal sebagai tambahan modal disetor untuk PT PAS sebesar Rp1.438.249.019,00,sangat aneh Nilai tersebut tidak dilaporkan oleh PT PAS sebagai penambah modal pada posisi ekuitas per 31 Desember 2017,” kata Boni Belitong. ( BPK RI / BONI )

Post a Comment