BANYUASIN, KabaRakyatsumsel.com-- Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin Penyampaian laporan hasil pembahasan pansus dan pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin tahun 2019 terpaksa di tunda senin depan karena tidak kourum.

Dari 45 anggota dewan hanya 25 anggota dewan yang hadir sehingga rapat yang telah diagendakan pada pukul 09.00 WIB,  hingga pukul 11.00 WIB paripurma masih molor karena masih menunggu anggota DPRD yang lainnya.

Hal ini akhirnya mendapat kritikan yang serius dari Lukman selaku anggota LSM Tegar. Dia menyebutkan, seharusnya Badan Kehormatan (BK) Dewan memberikan sangsi tegas terhadap anggota dewan yang malas.

Menurut dia, ngaretnya anggota dewan dalam mengikuti Rapat Paripurna bukan Kali pertama terjadi. "Ini Kami kira disengaja lantaran menganggap rapat tidak penting," beber dia, Jum'at (12/07).

Dia menegaskan, anggota dewan adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat Seharusnya merakyat. "Kalau ini makan Gaji buta, anggota Dewan sepertI pak Emi Sumirta hanya Bisa komentar di media tapi dianya tidak memberikan contoh yang baik," ujar dia.

Sementara itu, anggota BK DPRD Banyuasin Sakri SH menyebutkan bakal memberikan sangsi tegas bagi Dewan yang malas dan mengajukan kepada Ketua - Ketua partai agar menegur anggota nya masing-masing. "Tentunya akan kita layangkan surat teguran," pungkas dia. 

Menanggapi hal tersebut Emi Sumirta, Anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PKB mengatkan bahwa DPRD merupakan lembaga pemerintah yang isi nya perwakilan rakyat utusan partai politik yang mewakili dapil masing-masing  ketika pemilu.Jangan heran ketika didalam nya selalu berbeda pendapat karena membawa aspirasi masyarakat banyak.

"Karena DPR bukan TK  yang hanya menjadi tempat bermain dan belajar. Juga bukan lembaga militer yang hanya 1 komando. Semua keputusan harus berdasarkan musyawarah mufakat. Ketua dan wakil-wakil  ketua biasanya disebut pimpinan itu hanya mewakili anggota DPR dalam  hal urusan administrasi saja," ujar Emi Sumitra.

Ketika telah disetujui anggota DPR kata dia, makanya forum tertinggi dalam lembaga DPR yaitu paripurna. Biasa nya sebelum paripurna dilaksanakan terbentuklah rapat - rapat kecil. Antara lain rapat Fraksi, rapat Komisi, rapat Banmus, rapat Banggar dan rapat Pansus.

"Ketika dirapat - rapat kecil tersebut tidak adanya kemufakatan itu akan berdampak ke rapat paripurna. Mungkin apa yang terjadi hari ini adalah bentuk salah satu protes dari kawan - kawan anggota DPR terhadap dinamika politik yang terjadi akhir- akhir ini. Hendaknya menjadi bahan koreksi bagi semua pihak," tegas dia.

Terutama pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi mungkin terjadi miss komunikasi atau apa yang saya sendiri tidak tau permasalahan yang sebenarnya. Jadi saya harap kepada masyarakat Banyuasin terutama teman - teman media jangan terlalu kaget, hal seperti ini biasa terjadi.

"Mungkin Banyuasin baru kali ini tapi, ditempat lain bahkan di DPR RI bukan suatu hal yang aneh dan tabu ketika paripurna dak kourum. Positif thinking aja dalam menyikapi hal ini. Agar Banyuasin bangkit adil dan sejahtera bisa berjalan dengan lancar dan segera terwujud," pungkas dia. (Adm)

Post a Comment