BANYUASIN, KabaRakyatsumsel.com-- KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada di Kabupaten Banyuasin Bulan Juli 2019 ini telah dan sedang menerima dana bantuan PKH Tahap ke III Tahun 2019 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH). 

Dana ini digunakan untuk membantu keperluan pendidikan dan kesehatan anak – anak, balita, bumil, bufas, biaya pengobatan lansia dan disabilitas para penerima manfaat PKH, atau sering disebut KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan).

Koordinator II PKH Kementerian Sosial Kabupaten Banyuasin saat dijumpai, Deni Henata, S. Sos menjelaskan pada Tahun 2019 ini skema penyalurannya adalah dengan makanisme berdasarkan komponen, artinya setiap rumah tangga akan mendapatkan bantuan bervariasi/ berbeda - beda berdasarkan komponen yang ada dalam rumah tangga KPM.

"Jumlah dana yang akan diterima KPM yang satu tentu akan berbeda dengan KPM yang lain. Misalnya keluarga yang hanya ada satu anak usia sekolah SD tentu akan lebih sedikit dengan keluarga yang punya anak SD dan SMP, karena kebutuhan dan keperluan nya pasti beda, begitu seterusnya," kata Deni, Rabu (10/07).

Dan Juga dari jumlah KPM yang ada jelas Deni, ada sejumlah KPM yang hingga saat ini mereka belum menerima Butab dan KKS. "Hal ini dikarenakan masih menunggu Bank Penyalur Butab dan KKS nya yang belum terdistribusi ke KPM (Salah Mapping), dalam hal ini adalah Bank BRI sebagai mitra penyalur Bansos PKH” Kata Deni

Menurut Deni, bahwa dana ini bukan Petugas PKH yang menyalurkannya, tapi langsung ditransfer dari pusat ke rekening peserta PKH melalui Buku Tabungan BANK BRI, dan ini langsung dinikmati KPM. Peran Pendampig PKH dalam hal ini adalah Pendampingan penyaluran dana PKH.

"PKH adalah Program Prioritas Nasional/ Program Pemerintah yang paling efetif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuasin, hal ini berdasarkan Data BPS akhir Tahun 2017 yang lalu, artinya satu – satunya program nasional di Indonesia yang paling efektif dan efesien dalam pengentasan kemiskinan semenjak diluncurkannya pada tahun 2007 yang lalu," Ujar Deni

Sementara Koordinator I Hery Satriandi, S. Kom dalam penyampaiannya mengucapkan Alhamdulillah karena sudah banyak warga dibantu oleh PKH, selain warga miskin, lansia dan disabilitas berat juga dibantu PKH yang tentunya telah terdata dalam kepesertaan PKH dari pusat (Kementerian Sosial RI).

Kami memaklumi lanjut Hery, masih banyak warga banyuasin yang berada dibawah garis kemiskinan tapi belum dapat dana bantuan PKH, data para penerima ini bersumber dari Pusdatin Kemensos RI yang berasal dari BPS.

"Mudah – mudahan di tahun berikutnya ada penambahan quota dari pusat, sehingga bagi warga miskin atau ‘pra sejahtera yang memiliki komponen tapi belum tercover dalam PKH bisa masuk menjadi peserta PKH, tapi ini juga tergantung dari Pusat, yang jelas bagi masyarakat yang sudah mendapatkan dana bantuan ini agar bersyukur dan komitmen dengan sarat – sarat/ kewajiban dalam program," Jelas Hery

"Penyaluran dana bantuan PKH ini tidak dilakukan secara cash akan tetapi dilakukan secara non tunai melalui lembaga bayar, yakni mitra bank penyalur, dalam hal ini di Kabupaten Banyuasin adalah Bank BRI," tutur Hery

Deni dan Hery juga mengharapkan jika ada permasalahan – permasalahan dilapangan terkait KKS yang hilang, saldo kosong, dan akses pengambilan bantuan yang sulit karna informasi dan geografis yang sulit, atau ada warga peserta PKH yang terpantau sudah meningkat kondisi sosial dan ekonominya dan dinilai sudah tidak layak lagi menerima.

"Juga termasuk jikalau ada oknum yang mengatasnamakan Petugas PKH padahal bukan, agar segera dikordinasikan kepada Petugas Resmi yang dalam hal ini adalah Pendamping Sosial PKH yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin," Terang mereka berdua

Ditambahkan Deni Pula bahwa Peran Pendamping Sosial PKH sangat besar dalam pelaksanaan PKH dilapangan, baik dalam hal menyampaikan informasi tentang program, sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah setempat maupun pihak terkait, membina, mengedukasi, mengadvokasi juga membantu masyarakat miskin dalam memperjuangkan harkat dan martabat keluarga KPM.

Kemudian melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2/ FDS) sebagai bentuk pola perubahan perilaku – pemberdayaan ke KPM, Memutakhirkan data KPM, hingga mengurus dan mendampingi penyaluran dana peserta PKH.

Pendamping Sosial PKH dilarang mengambil, mengutip atau berbuat yg merugikan KPM, juga kalau ada pihak luar, oknum warga yang bukan peserta PKH, oknum pemerintah desa, aparat, atau oknum kecamatan yang mengutip atau ngambil pungutan/ mengkoordinir ke warga peserta PKH.

"Maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan jikalau terbukti maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah tahun ke 9 kiprah PKH di Kabupaten Banyuasin semenjak awal tahun 2011 masuk ke Banyuasin," jelas dia.

"Kami berharap juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin untuk support dan mendukung pelaksanaan PKH baik dari tingkat Kabupaten hingga ke Kelurahan/ Desa agar apa yang menjadi target Pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan berhasil," tegas Deni. (Adm)

Post a Comment