Kayuagung, KabaRakyatsumsel.com- Dalam acara forum konsultasi publik Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang digelar di Aula Kantor  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), ada tiga hal yang menjadi prioritas.

Wakil Bupati OKI, H M Dja’far Shodiq mengatakan, dalam RKPD ini ada beberapa hal yang menjadi prioritas Kabupaten OKI di antaranya, penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa, serta pengendalian lingkungan. 
Lalu, dalam melakukan penyusunan RKPD ini harus tetap memperhatikan asas pemerataan. 

"Ini semua dalam rangka penaggulangan kemiskinan dan peningkatan  pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten OKI,"jelasnya Senin (18/03/2019).

Menurutnya, terdapat beberapa isu penting  yang harus disikapi secara bijaksana dan harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten OKI tahun 2020, karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Seperti, penurunan angka kemiskinan, infrastruktur. Kemudian layanan dasar seperti, layanan air bersih, sanitasi dan jaringan listrik serta layanan pendidikan dan kesehatan.

"Untuk mengatasi isu tersebut tidak hanya peran pemerintah saja. Tapi harus melibatkan partisipasi aktif dari para pelaku pembangunan, serta badan usaha,"ujarnya.

Lanjutnya, Kabupaten OKI adalah kabupaten terluas di pulau Sumatera. Sementara APBD Kabupaten OKI sangat terbatas.

“Untuk itu mari kita mamfaatkan semaksimal mungkin pengelolaan anggaran ini. Dan, manfaatkan ini dengan program prioritas,” ungkapnya. 

Sementara Kepala Bappeda OKI Makruf CM, mengatakan, forum konsultasi publik RKPD Kabupaten OKI tahun 2020 ini dilakukan untuk mematangkan dengan sinkronisasi program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, serta pokok pikiran dari DPRD OKI.

"Rancangan ini juga disusun berdasarkan evaluasi dan hasil pencapaian serta sinkronisasi dari aspirasi masyarakat untuk kemajuan Kabupaten OKI  di tahun 2020,"ungkapnya.

Tambahnya, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari 18-19 Maret 2019. Dan, nantinya akan dilakukan diskusi kelompok untuk mensinkronkan RKPD yang diusulkan oleh para OPD.

"Sementara yang akan kita bahas dalam diskusi tersebut diantaranya, kebijakan perencaan dan penganggaran, optimalisasi perawatan seluruh sumber daya dan fokus pada program-program perioritas, penganggaran berbasis (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja,"tandasnya.( San )


Post a Comment