Ads (728x90)

class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

KAYUAGUNG, KabaRakyatsumsel.com- Komisi Pemberantas Komisi (KPK) RI, datang ke Wilayah Bumi Bende Seguguk, mensosialisasikan dan monitoring unit pengendalian gratifikasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (11/12).

Kehadiran dua orang staf KPK RI bagian pencegahan yakni, Nurul Fitria dan Anjas Prasetyo ke OKI sebagai pemateri di Aula Bapeda Pemda OKI karena menghadiri undangan dari Bupati OKI H Iskandar SE, dibadiri Kapolres OKI, Dandim 0402/OKI, Kejaksaan Negeri OKI, Pengadilan Negeri, dan unsur pejabat lain dan para Anggota DPRD OKI yang menyimak penjelasan mengenai gratifikasi.

Bupati OKI H Iskandar SE mengatakan, Pemda OKI sengaja menggandeng KPK untuk memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai agar memiliki wawasan tentang korupsi dan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan berwibawa.

“Ini memang sangat perlu, agar niatan kita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” Iskandar pada acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi jajaran ASN dilingkungan Pemkab OKI.

Menurut Iskandar, adanya kerja sama dengan KPK ini membuktikan Pemkab OKI bersungguh-sungguh melawan korupsi dan gratifikasi. “Semangat kita untuk menciptakan good clean goverment, kita awali dengan pemahaman dari KPK tentang mana yang bukan gratifikasi dan mana yang masuk gratifikasi,” ungkapnya.

Iskandar juga mengajak ASN menjaga Komitmen yang berkesinambungan dalam melaksanakan pembangunan. "Marilah kita membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten, ada forkopimda daerah, ada kejaksaan, kepolisian. Terus KPK juga intens melakukan pencegahan," ajak Iskandar seraya mengajak marilah kita sama bangun sinergitas itu. Kuncinya transparan penggunaan anggaran mulai dari penganggaran sampai pada perencanaan.

Demikian, upaya pencegahan gratifikasi dijajaran Pemkab OKI, menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI, H Endo Suarno dilakukan melalui penerapan pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Bupati OKI Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI tanggal 1 Juni 2016 dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 262/KEP/INSPKETORAT/2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab OKI.

Kedatangan tim KPK ke OKI penuh dengan persahabatan. Karena mereka datang diundang oleh Pemda OKI, Bupati OKI H Iskandar SE. Mereka mengenakan id card berwarna hijau artinya mereka dari devisi pencegahan.

Pemateri Pertama dari KPK Nurul Fitria lebih dulu menjelaskan tentang pengertian gratifikasi. Nurul mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. “Bisa berbentuk uang, barang, komisi, tiket perjalanan, perjalanan wisata, fasiltas penginapan, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainya,” terangnya.

Menurutnya, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Pengawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi, lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya.

“Kasus korupsi di Indonesia bermula dari gratifikasi. ketika tidak mendapat gratifikasi akhirnya akan meminta dengan paksaan, atau menggunakan uang negara yang menjadi kuasanya,” katanya mencontohkan.

Sementara itu, Anjas Prasetyo menyebut praktek pemberian adalah wajar dan netral, yang ada dalam aturan agama, budaya, pergaulan dan etika karena hubungan baik, yang sama sekali tidak terkait dengan jabatan.

Namun demikian ada pemberian atau gratifikasi itu yang dianggap suap, apabila pemberian itu karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Untuk itu kita selaku aparatur dan pejabat negara, harus berintegritas, dengan berani menolak gratifikasi, namun demikian terkadang gratifikasi tidak berhadapan langsung dengan pemberi maka langkah yang tepat adalah melaporkan,” katanya seraya mengajak para pemimpin di OKI untuk memberi tauladan yang baik, dalam penolakan gratifikasi dangan cara pengawasan melekat.( sf)

Post a Comment