Kayu Agung, KabaRakyatsumsel.com-
Arga Pandawijaya dari Indonesia countri cordinator  ICRAF southeast Asia regional Office, menuturkan , Kegiatan lokakarya ini berawal dari komitmen presiden tentang kebijakan satu peta yang tertuang dengan peraturan Presiden no.9 tahun.2016 tentang percepatan kebijakan satu.peta.

" Teman- teman yang di Nasional(pusat) merasa perencanaan, proses pembangunan itu lamban. Karna itu perlu  perbaikan data. Kita ada kebijakan satu peta. Semua dokumen perencanaan satu peta".ungkapnya.

Selama ini ada perbedaan data, misal peta batas kecamatan, dinas di OKI dengan kemendagri beda. Perbedaan ini akan ada konflik yang  berdampak dari perencanaan pembangunan berjalan terhambat.

" Dengan kebijakan satu peta( KSP),  data akan valid, disepakati. Konflik tumpang tindih data perkebunan pertanian terminimalisir dan mempercepat perizinan serta datanya akan diakses semua dengan mudah dengan geoportal namanya", ungkap pria dari lembaga yang berpusat di Nayrobi Kenya Afika selatan kantor di Bogor  untuk regional asia tenggara kerjasama dengan word recousce Indonesia  INCRAF, berkomitmen dukung perpres percepatan satu peta.

Dijelaskan, Kita punya 4 site, pertama provinsi sumatera selatan , Papua ,kabupaten OKI dan Jayapura. Dalam pelaksanaannya kedepan Kita buat data geospacial tingkat nasional, dan untuk data geoportal nanti kita bangun geoportal OKI, semua data terkumpul yang akan sinkron dengan provinsi dan pusat , target akhir 2019 tapi sebelumnya akan ada testing opd.

Dalam hal ini, kita bantu opd sebagai pendamping sehingga tupoksi sejalan dan ingin mengembangkan kapasitas kita, apa saja yang dibutuhkan di ksp(kebijakan satu peta).

Selaku Pendamping, kita sampaikan dalam lokakarya ini,  tentang difinalisasi kelembagaan,sop, katalog data dan proses perencanaan tataguna lahan, sig (sistem informasi geografis) dan kompilasi, tahap dimana data tersebut dicek datanya lengkap verifikasi sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan Komitmen bareng- bareng meningkatkan kapasitas karna dengan adanya pendampingan word resource institut(wri).

Selanjutnya akan dilakukan Integritasi data tematik dan data dasar,sinkronisasi antar data tematik. Jadi kedepan tidak ada lagi konflik sengketa lahan sebab data sama. Dan dalam pendataan kita tawarkan Peta mandatori 85 data tematik pertema,  contoh data curah hujan,  suhu,hak guna usaha(HGU), sawah, irigasi, rtrw. Dan untuk OKI,  ada penambahan mandatori  jadi 171 data tematik. Sedangkan peta dasar meliputi peta garis pantai, garis provinsi, garis nasional. Yang akan digunakan untuk membangun daerah,papar Arga ketika dijumpai usai kegiatan lokakarya latih 2,pengembangan basis data geospacial tahap kompilasi untuk implementasi kebijakan satu peta di kab.oki diaula kantor bappeda oki.
H.M Hapes. Mellalui Jerry Hansen selaku kabit tata ruang pu pr kab oki mengatakan kegiatan ini berawal dari kebijakan pemerintah paket ekomi no 8 itu salah satunyo.kebijakan satu paket dilihat dari  situ mau tidak mau harus di jalankan karna itu kebijakan nasional dan ada hambatannyo di daerah itu, kapasutas dan sabilitas masyarakat atau sumber SDM di desa itu kurang artinya perlu perdapingan untuk meningkatkan kwalitas SDM di daerah. Makanya jita lakukan lokakriya ini katanya. ( Hasan)

Post a Comment