BANYUASIN, KabaRakyatsumsel.com – Sebanyak ±32.213 Masyarakat miskin di Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan PKH Tahap ke IV Tahun 2018 yang disalurkan pada Bulan Nopemberi 2018 ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana ini digunakan untuk membantu keperluan pendidikan dan kesehatan anak – anak, balita, bumil, bufas, biaya pengobatan lansia dan disabilitas para penerima manfaat PKH, atau sering disebut KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan).

Koordinator PKH Kementerian Sosial Kabupaten Banyuasin saat dijumpai, Deni Henata, S. Sos menjelaskan saat ini dana bantuan PKH Tahap IV Tahun 2018 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga sebelum akhir tahun ini targetnya semua sudah disalurkan ke KPM PKH," kata dia saat dibincangi pewarta ini. Jum'at (30/11). 


Dikatakan Deni Henata, bahwa bantuan tersebut disalurkan 4 kali dalam setahun. Penyaluran bantuan ini lanjut Deni, dilakukan 4 kali dalam setahun. Tahap ke-I berjumlah Rp.500.000 yang disalurkan pada Bulan Februari, Tahap ke-II berjumlah Rp. 500.000 yang disalurkan pada Bulan Mei.

"Tahap ke-III berjumlah Rp. 500.000 yang disalurkan pada Bulan Agustus, dan Tahap ke-IV berjumlah Rp. 390.000 yang disalurkan pada Bulan November, hingga total tiap rumah tangga mendapatkan bantuan Rp. 1.890.000/total dalam setahun," jelas dia.

Namun seiring berjalan ada kebijakan terbaru terang Deni, mengenai Jumlah Nominal bantuan untuk tahap IV ini yang semula berjumlah Rp. 390.000 menjadi Rp. 266.350, sehingga total setahun pada 2018 ini menjadi Rp. 1.766.350.

"Ini berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 606/SK/LJS.JSK.TU/09/2018 Tentang Perubahan Pertama Keputusan DirekturJaminan Sosial Keluarga No. 74/SK/LJS.JSK.TU/01/2018, Perubahan ini dilakukan atas pertimbangan karena saat di beberapa bulan belakangan yang lalu terjadi berbagai bencana dan musibah yang terjadi di Lombok, Bali, Palu, Donggala, Sigi.

"Hingga presentase anggaran Kementerian Sosial tersalur kesana sebagai bentuk perhatian pemerintah akan bencana yang terjadi, sesuai dengan anggaran yang ada. Dan Juga dari jumlah KPM diatas ada beberapa jumlah KPM yang hingga saat ini mereka belum menerima Butab dan KKS nya, hal ini dikarenakan masih menunggu Bank Penyalur Butab dan KKS nya yang belum terdistribusi ke KPM, dalam hal ini adalah Bank BRI sebagai mitra penyalur Bansos PKH” beber dia.

Deni berujar bahwa Jumlah peserta PKH untuk Kabupaten Banyuasin hingga Tahap IV Tahun 2018 ini adalah berjumlah 32.213 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau KK, dengan Jumlah Saluran Dana total dalam 1 Tahun (2018) ini adalah sebesar ±Rp. 62.615.190.000,00. 

Dana ini bukan Petugas PKH yang menyalurkannya, tapi langsung ditransfer dari pusat ke rekening peserta PKH melalui Buku Tabungan BANK BRI, dan ini langsung dinikmati KPM. Program PKH adalah Program Nasional/ Program Pemerintah yang paling efetif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuasin.

"Hal ini berdasarkan Data BPS akhir Tahun 2017 yang lalu, artinya satu – satunya program nasional di Indonesia yang paling efektif dan efesien dalam pengentasan kemiskinan semenjak diluncurkannya pada tahun 2007 yang lalu. Alhamdulillah sudah banyak warga dibantu oleh PKH, selain warga miskin, lansia dan disabilitas berat juga dibantu PKH yang tentunya telah terdata dalam kepesertaan PKH dari pusat”. Jelas dia.

Menurut Deni, Penyaluran dana bantuan PKH ini tidak dilakukan secara cash akan tetapi dilakukan secara non tunai melalui lembaga bayar, yakni mitra bank penyalur, dalam hal ini di Kabupaten Banyuasin adalah Bank BRI.

Deni juga mengharapakan jika ada permasalahan – permasalahan dilapangan terkait KKS yang hilang, saldo kosong, dan akses pengambilan bantuan yang sulit karna informasi dan geografis yang sulit, agar segera dikordinasikan kepada Petugas yang resmi dalam hal ini adalah Pendamping Sosial PKH yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin. 

Peran Pendamping Sosial PKH sangat besar dalam pelaksanaan PKH dilapangan, baik dalam hal menyampaikan informasi tentang program, sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah setempat maupun pihak terkait, membina, mengedukasi, mengadvokasi juga membantu masyarakat miskin dalam memperjuangkan harkat dan martabat keluarga KPM, Pertemuan Kelompok/ FDS, Memutakhirkan data KPM, hingga mengurus dan mendampingi penyaluran dana peserta PKH.

Pendamping Sosial PKH tegas Deni, dilarang mengambil, mengutip atau berbuat yg merugikan KPM, juga kalau ada pihak luar, oknum pemerintah desa atau kecamatan yang mengutip atau ngambil pungutan/ mengkoordinir ke warga peserta PKH, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

"Ini adalah tahun ke 8 kiprah PKH di Kabupaten Banyuasin semenjak awal tahun 2011 masuk ke Banyuasin. Kami berharap juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin untuk support dan mendukung pelaksanaan PKH baik dari tingkat Kabupaten hingga ke Kelurahan/ Desa”. Tamdas dia. (Adam)

Post a Comment