PRABUMULIH, KabaRakyatsumsel.com – “Gaji RT/RW itu tidak batal, itu bukan janji politik karena saya bukan pasangan calon yang maju dalam pilkada jadi tetap akan dinaikkan. Selain itu saya juga memikirkan gaji Kades harus diatas UMR,” ungkapnya saat membuka Rakor Camat, Lurah dan Kades dilingkungan Pemkot Prabumulih


Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menggelar Rapat Koordinasi bersama Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kota Prabumulih sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk pejabat Kepala Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih di Gedung kesenian Rumah dinas Walikota, Rabu (18/07/2018).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pejabat Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi serta diikuti oleh Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kota Prabumulih.

Dalam sambutannya, Pejabat Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi mengatakan, penyerahan Surat Keputusan (SK) pejabat Kepala Desa Pangkul yang telah di serahkan dan di saksikan oleh kepala desa, camat, lurah dan kepala dinas. Serta dirinya akan menaikkan gaji para Kepala Desa menjadi Rp 5 juta.


Selanjutnya, Pemerintah Desa harus fokus dengan tugas dan fungsinya seperti dibidang pemerintahan, permasyarakatan dan juga pembangunan. ” Pemerintah desa harus fokus dengan tugasnya terutama bidang pembangunan karena mereka mempunyai dana untuk pembangunan bukan berarti pergantian kepala desa kegiatan itu tidak diteruskan,” jelas Richard.

Lebih lanjut Richard menuturkan, tidak hanya kepala desa namun juga perangkat desa akan kita naikkan sehingga kinerja pemerintahan di tingkat terendah itu akan berjalan dengan baik. “Kepala desa juga sedikit hanya 12 desa ditambah perangkat, gaji Rp 5 juta saya pikir tidak berat. Namun kita koordinasi dengan BKD ada syarat minimal gaji kades antara Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta atau setara dengan pegawai golongan 3A,” ungkapnya.

Di akhir pembicaraanya, Richard menuturkan  Kinerja perangkat desa  akan dapat menunjang kebijakan dan arahan pemerintan yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu dirinya berjanji akan menaikan tunjangan insentif mereka.

"Pemerintahan itu harus kuat dari bawah, Kalau honor mereka kecil bagai mana mereka mau kerja serius, tapi kalau honor sudah besar pasti mereka mau bekerja sesuai arahan dalam menunjang kebijakan yang di buat. Jadi gaji Rp 5 juta saya pikir tidak berat. Namun kita koordinasi dengan BKD ada syarat minimal, gaji kades antara Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta atau setara dengan pegawai golongan 3A," Pungkasnya
( Advertorial)

Post a Comment