BANYUASIN,KabaRakyatsumsel.com -- DPRD Banyuasin gelar rapat Paripurna Penyampain jawaban/penjelasan Bupati Banyuasin terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin. Rapat tersebut bertempat di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin. Selasa (24/07) yang dipimpin Bupati Banyuasin Ir. S.A. Supriono, M.M dan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan, SH, M.Si serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Hariyadi H. M. Yusuf. S.P.

Hadir dalam rapat Paripurna tersebut Sekda Dr Ir.H.Firmansyah, 
Asisten I Dr. Muhamad Senen Har, Asisten II Rislani M Gofar, Asisten III
Drs. M. Yusuf dan Seluruh Staf Ahli, Seluruh OPD dan 24 orang anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. 

Pada kesempatan itu Penyampain jawaban/penjelasan oleh Bupati Banyuasin terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin yakni Sehubungan dengan beberapa usul saran dan pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya.

Dimana terkait dengan sisa lebih pembiayaan anggaran yang begitu besar dari tahun sebelumnya disebabkan rendahnya realisasi penyerapan belanja realisasi belanja dalam tahun anggaran 2017 mencapai sebesar 92,84% dari total anggaran.

"Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp. 41.774.468.342,00 dan terdapat sisa anggaran belanja aset tetap lainnya berupa pengadaan buku sebesar Rp. 5.598.302.007,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin," ucap Bupati Supriono.

Menurut Supriono, yang ada hanya dilakukan oleh kementerian pendidikan nasional sedangkan Silpa Tahun Anggaran 2017 secara nilai 4 lebih kecil jika dibandingkan dengan silpa tahun anggaran 2016.

Tanah yang dibatasi penggunaannya ujar Supriono, berupa dana alokasi khusus reboisasi yang tidak direalisasikan terhadap Sisa dana reboisasi pada tahun anggaran 2018 sudah kami rencanakan untuk direalisasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK.07/2017 tentang penggunaan Pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi dan peraturan Direktur Jenderal pertimbangan keuangan nomor PER-l/PK/2018 dan penganggaran penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kebutuhan karena realisasi.

"Sisa dana pemeliharaan 5% yang belum ditagih oleh rekanan terkait yaitu pemberian hibah dan bansos yang direalisasikan secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sisa dana kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) /RSUD Banyuasin. Sisa dana jaminan kesehatan nasional JKN Puskesmas dan Sisa dana belanja Operasional BOS di sekolah-sekolah," bebernya.

Masukan yang disampaikan Fraksi PDIP Terkait dengan Realisasi Pendapatan asli daerah yang masih perlu ditingkatkan kami sependapat dan akan menjadikan perhatian kami di masa yang akan datang untuk dalam tahun anggaran 2018 ini kami telah bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi KPK dalam bentuk koordinasi survei dan pencegahan terkait dengan optimalisasi Pendapatan asli daerah.

"Kami sependapat dengan fraksi PDIP terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung api-api Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan melakukan koordinasi baik dengan panitia pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut untuk itu kami mohon dukungan dewan yang terhormat," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Supriono, Kami sependapat dengan fraksi PDIP terkait peningkatan pelayanan dan fasilitas Rumah Sakit pertama di Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Talang Kelapa melalui peningkatan mutu dan fasilitas pelayanan dan mestinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk itu kami mohon dukungan seluruh anggota dewan yang terhormat.

Juga pendapat dan masukan dari Fraksi Hanura terkait dengan kontribusi pertumbuhan investasi Terhadap Peningkatan PAD dapat kami jelaskan bahwa telah terdapat kenaikan capaian target dan Realisasi pajak daerah Sedangkan untuk pendapatan retribusi daerah terdapat penurunan akan menjadi perhatian kami.

"Dan menginstruksikan kepada OPD teknis terkait untuk melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan tribusi daerah guna meningkatkan target masa yang akan datang," kata Supriono.

Terkait pengurangan anggaran belanja Bansos yang belanja hibah hal ini lebih disebabkan pada tahun anggaran 2017, anggaran yang tersedia lebih diutamakan untuk membiayai belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBD dan himbauan KPK RI nomor B-14/01/15/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial.

"Dalam tahun anggaran 2017 anggaran yang tersedia untuk ADD sebesar Rp 106.278.700.100,00  dan DD sebenar Rp 230.005. 921.000,00 dan realisasi penyaluran atau penyerapan untuk ADD dan DD sebesar 99,95 % dari anggaran atau seluruhnya sebesar Rp 336.118. 279.720,00 sedangkan capaian outcme tercermin dari peningkatan status Desa Berdasarkan indeks Desa pembangunan desa," jelasnya.

Menanggapi pendapat Fraksi Hanura Terhadap pencapaian PAD kata Supriono, hal ini telah kami jelaskan pada tanggapan atas pemandangan umum fraksi Partai Hanura sebelumnya. Terhadap silpa tahun 2017 yang menurut fraksi PKB masih terlalu besar hal ini telah kami jelaskan pula pada tanggapan pas pemandangan umum fraksi Golkar sebelumnya.

"Kami ucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi PKB terkait orientasi belanja pada pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk itu akan menjadi perhatian kami pada masa yang akan datang. Dan kami sependapat dengan harapan fraksi PKB untuk lebih serius menggali sumber PAD bagi khas Kabupaten Banyuasin dengan upaya Sebagaimana telah kami jelaskan pada tanggapan atas pemandangan umum fraksi PDIP sebelumnya," katanya.

e. Terhadap pernyataan Fraksi Partai Gerindra,PKS dan PKPI dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

Terkait pernyataan Fraksi PKS dan PKPI dalam mengantisipasi masalah stunting kami telah melakukan langkah-langkah kongrit dengan melakukan intervensi gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan yaitu
Bayi dan balita yaitu dengan memberikan ASI eksklusif mengaktifkan Posyandu dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin.

Ibu hamil dan balita diberikan konsultasi gizi dan pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil. Remaja putri sebagai calon ibu berupa peningkatan pengetahuan materi mengenai gizi (penyuluhan) dan pemberian suplementasi zat besi jadi (TTD). 

"Terkait dengan target unit sekolah baru USB di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2017 kami telah merealisasikan tambahan 2 unit sekolah baru. Kebijakan efisiensi khususnya di Disdikporapar akan menjadi perhatian kami dengan setiap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Terhadap pernyataan usul saran dan tanggapan dari Fraksi Partai Demokrat pembangunan nasional dapat kami jelaskan dimana tentang keberadaan perijinan Vihara dan Pusdiklat Meitraya Sriwijaya telah sesuai prosedur prinsip dan izin lokasi tahun 2016 serta Izin mendirikan bangunan tahun 2017 atas nama PT Mega ceria Lestari dengan peruntukan gedung Pusdiklat penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu Kabupaten Banyuasin.

Tentang kelanjutan pembangunan GOR lanjut Supriono, kami telah mengusulkan melalui OPD Diknasporapar untuk melanjutkan pembangunannya namun sampai saat ini belum ada perkembangan informasi dari kemenpora.

"Sedangkan untuk kelanjutan rencana pelebaran jalan dua jalur dari kayuara kuning sampai dengan Satrio merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk itu kami menginstruksikan OPD PUTR tetap berkoordinasi dengan BPK- BBJN wilayah Sumsel untuk kelanjutannya," pungkasnya. (Adam)

Post a Comment