PRABUMULIH, KabaRakyatsumsel.com – Sebanyak 32 dari 109 warga di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih yang rumahnya mengalami keretakan di tahun lalu akibat aktifitas pertambangan PT Pertamina EP Asset II dan munculnya air asin, sampai saat ini belum mengambil kompensasi yang disiapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari dampak yang timbul pasca aktifitas tersebut. Belum selesainya proses tersebut, itu diketahui karena alasan yang berbeda-beda.

Assistent Goverment and PR Pertamina EP Asset II, M Gustaf Akib mengatakan bahwa alasan warga diantaranya ada yang masih menganggap kompensasi tidak sesuai dengan dampak kerusakan yang ada. Namun, ada juga yang baru akan mengambil kompensasi, tetapi tidak bisa lagi karena sudah lewat batas waktunya.

“Kompensasi yang kami keluarkan sudah tidak bisa bertambah lagi. Selain kalau itu bertambah, warga yang lain akan komplain. Apalagi, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan tim yang memang dibentuk dan mendapatkan SK dari Walikota,” ujarnya usai rapat tertutup di Kantor L&R PT Pertamina EP Asset II, Senin (5/3/2018) siang.

Gustaf mengatakan, kalau warga yang berjumlah 32 orang itu masih tak mau mengambil kompensasi yang disiapkan, pihaknya akan mempersilahkan warga untuk mencari jalan yang dianggap perlu.
“Yang jelas, kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan tim, bukan kebijakan kita Pertamina,” jelasnya.


Jika seusai hasil kesapakatan tim, maka waktu pengambilan kompensasi hanya sampai 5 April 2018.
Menurutnya, kompensasi untuk 32 warga tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerusakan.
"Namun, ada satu rumah warga kita yang mendapat kompensasi mencapai sekitar Rp 74 juta. Karena memang setelah dicek, rumah yang bersangkutan mengalami rusak cukup parah," ungkapnya.
“Setelah tanggal yang ditetapkan, kitatidak akan membuka lagi kesempatan, sebab kami juga dikejar anggaran. Sebenarnya dana kompensasi ini pun diambil dari anggaran 2018, yang tadinya memang tidak ada,” terangnya seraya menegaskan jika pihaknya terus menjalin komunikasi dengan kepala desa (Kades), karena ada sekitar 31 warga yang melalui Kades, tapi satu orang lagi belum ada kabarnya.

Sementara itu, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, H Asymuni Hambali MPdI mengutarakan  bila batas kewenangan Pemkot hanya memfasilitasi dan memediasi antara kedua belah pihak. Tetapi lanjutnya, sejauh ini komunikasi yang dijalin antara Pemkot dan Pertamina masih berjalan lancar dan tidak ada kendala.

“Kami akan komunikasikan kembali dengan masyarakat tentang ganti rugi itu. Dan Pertamina EP Asset II memberikan waktu kepada masyarakat untuk kompensasi itu,” akunya.
“Sampai saat ini masih ada 32 warga lagi yang belum mengambil kompensasinya. Masalahnya, ada warga yang dipanggil tetapi tidak datang. Ada juga yang mungkin meminta agar kompensasi ganti ruginya ditambah,” tukasnya pria mantan Kepala Kantor Kementrian Agama Prabumulih tersebut. (bkr/bmg)

Post a Comment