PRABUMULIH, KabaRakyatsumsel.com– Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya rancangan awal kerja pemerintah (RKP) yang nantinya akan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.


Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, turut serta dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2018, sebagai proyeksi pembangunan di tahun 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Nikita, Kamis (29/3).


Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Prabumulih, Richard Cahyadi berharap, dengan Musrenbangda 2018 Pemkot Prabumulih akan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan. Apalagi, hal tersebut sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN).


“Dasil dari musyawarah ini tentunya akan menjadi rumusan rancangan APBD kota Prabumulih tahun anggaran (TA) 2019, yang tentunya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih,” ungkapnya.


Apalagi, berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh kepala Bappeda kota Prabumulih, begitu juga Bappeda provinsi, bahwa laju pertumbuhan ekonomi Prabumulih masih harus ditingkatkan. Ribuan masyarakat miskin atau pra-sejahtera harus terus diperjuangkan.


“Jangan bangga karena menerima program PKH dari Kementerian Sosial RI, itu harus menjadi beban dan pikiran kota semua. karena dengan menerima program PKH, itu berarti menandakan bahwa tingkat kemiskinan di kota Prabumulih semakin meningkat,” ujarnya.


Masih kata Richard, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Prabumulih memang sudah cukup baik, tetapi harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi yang harus diatasi bersama.


“Untuk itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat untuk meningkatkan pembangunan di kota ini. Kami bersama Bappeda dan beberapa pejabat OPD telah mencoba merumuskan beberapa hal untuk melanjutkan pembangunan. Salah satunya dengan mengadakan Musrenbangda dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas. Semoga hasil dari rencana pembangunan tahun 2019, akan menjadi titik tolak keberhasilan pembangunan di masa akan datang,” lanjutnya.


Dirinya juga berharap, adanya masukan dari berbagai pihak termasuk anggota dewan, tokoh agama, atau tokoh masyarakat, selain itu juga, berharap mendapatkan bantuan dan dukungan baik moril dan materil dari para pemimpin BUMN, BUMD, media, LSM, dan pihak swasta lainnya.


Terkait gambaran skala prioritas (program) tahun depan, Richard mengatakan jika hal itu sudah ada, jika merujuk pada paparan dari pihak Bappeda. Dan, kondisi anggaran proyeksi sudah cukup jelas, begitu juga dengan kebutuhan anggaran.

“Makanya, saya mengulangi lagi bahwa antara proyeksi dan kebutuhan mengalami defisit (jumlah). Mungkin akan dicarikan solusi, program mana yang kemungkinan akan dipertahankan di daerah, dan program mana yang akan kami usulkan untuk mendapatkan bantuan dari provinsi atau pusat.


Richard juga mengatakan jika secara umum, Musrenbangda 2017 dengan 2018 hampir sama. Hanya kali ini, perbedaannya terletak pada upaya membangun mental dan SDM kota Prabumulih. Jadi lanjutnya, bukan hanya pembangunan secara fisik saja seperti yang dilakukan ditahun sebelumnya.


“Infrastruktur tidak akan ditinggalkan, hanya saja jalurnya berbeda. Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur mengandalkan APBD kota Prabumulih, ke depan kami akan sharing dengan APDB satu dan juga dari pemerintah pusat. Jadi, infrastruktur itu sebenarnya tidak mesti harus fokus pada APBD kota Prabumulih saja,” jelasnnya.


Untuk mencapai apa yang diinginkan bersama, lanjut Richard, ada empat poin penting yang harus dilakukan. Pertama, harmonisasi program pemerintah daerah dan provinsi melalui dana aspirasi. Kedua, mempermudah proses administrasi bagi para investor agar mau berinvestasi di kota Prabumulih.


Ketiga, diharapkan kita melakukan verifikasi baik kualitas maupun kualitas komponen penyumbang APBD/PAD, sehingga bisa dimonitor. Keempat, kepada seluruh pihak untuk melakukan penguatan produk unggulan dan sumber daya lokal kota Prabumulih. (*)

Post a Comment