BANYUASIN, KabaRakyatsumsel.com-- Keinginan Bupati Banyuasin SA Supriono melakukan perombakan dan mutasi terhadap pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Banyuasin ditolak, karena dinilai bernuansa politis. Soalnya Kabupaten Banyuasin akan melaksanakan Pemilukada serentak, pada 27 Juni 2018.


Penolakan itu disampaikan oleh Gabungan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GPMBM) Banyuasin saat menggelar unjuk rasa di halaman kantor Dinas PUTR, Selasa (06/03). Mereka meminta kepada Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono MM, membatalkan usulan perombakan dan mutasi pejabat, yang telah diusulkan kepada KASN bertujuan untuk mendapatkan izin dari Kemendagri RI.

Soalnya massa GPMBM menilai, berdasarkan Undang-undang RI No 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat 2 bahwa kepala daerah yang ada Pemilukada dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan tanggal pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Kebijakan yang diambil oleh Bupati Supriono ini kami nilai sudah melanggar undang-undang yang berlaku, apalagi Paslon sudah ditetapkan Ini kami nilai menabrak peraturan yang ada, maka kami mendesak KASN tidak mengizinkan usulan Bupati itu,”tegasnya.

Massa juga meminta Bupati Banyuasin untuk bertindak tegas dengan memecat PPK, PPTK, pengawas lapangan dan panitia penerima hasil pekerjaan pada kegiatan PU BM/PU TR,  terkait kelebihan bayar pada kegiatan tahun 2016 yang melibatkan 16 kontraktor dengan kerugian negara Rp. 1.059.827.236,44.

“Dari hasil investigasi GPMBM sampai hari ini belum satu rupiahpun disetor ke kas daerah melalui bank pemerintah,” teriak Darsan didampingi Korlap Andy Suhaimi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PUTR Banyuasin Yos Karimudin mengatakan dalam pemeriksaan itu sudah biasa ada temuan BPK tahun 2017 terkait kelebihan bayar itu karena ada kekurangan volume pekerjaan dilakukan rekanan hingga merugikan keuangan daerah tahun anggaran 2016.

“Saat ini masih diperiksa oleh BPK dan belum ada hasilnya. Hanya saja konsekuensinya rekanan yang terkait harus mengembalikan uang kelebihan bayar ini kepada kas daerah,” kata dia.

Apabila pihak rekanan tersebut tidak mengembalkan uang kelebihan bayar ini, nanti ada penilaian dari organisasi kontruksi untuk memberikan sanksi kepada rekanan yang terkait dan ini bisa dipidanakan.  “Saya lihat masalah ini ada kelalaian dari dua pihak, yakni instansi dan rekanan. Dan jika hasil pemeriksaan BPK selesai, Pemkab Banyuasin bisa melakukan blacklist perusahaan rekanan,” ujar dia.

Sementara Kasi Datun Kejari Banyuasin Zam-zam Ikhwan, SH menyebutkan pihaknya akan mengunakan secara persuasif baik rekanan dan instansi terkait. Yang bersangkutan akan dipanggil, karena kasus ini muncul berdasarkan temuan LHP BPK tahun 2017.

“Apabila nanti, sudah beberapa kali baik rekanan dan instansi terkait dipanggil tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang negara itu, kasus ini akan diserahkan ke pidana khusus,” jelas Zamzam. (Adam).

Post a Comment