BANYUASIN, KabaRakyatsumsel.com-- Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Banyuasin beberapa pekan terakhir menjadi buah bibir pengamat, terutama di kalangan pengusaha kontruksi, hal ini terus berkembang dimana perusahaan yang akan mengerjakan proyek harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang Imdonesia (Kadin).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) Banyuasin M Aini ST.  mengungkapkan, bahwa isu yang beredar itu jelas tidak benar. "Sebab yang menjadi acuan perusahaan kontruksi sesuai Perpres dan Permen harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang dikeluarkan Lembaga Usaha Jasa Kontruksi (LUJK) bukan karena ada KTA Kadin,” sesalnya saat dibincangi Senin (05/03).

Dikatakan dia, bahwa pernyataan Bupati Ir. SA Supriono MM, jelas tidak pernah memerintahkan Kadin kalau kontraktor bergerak di kontruksi diharuskan memiliki KTA Kadin dan baru bisa ikut pengerjaan proyek penunjukan langsung (PL).

Menurut dia semua itu hanya gagal paham, tetapi agar Kadin mendata sekaligus perusahaan mana saja yang masih aktif di Kabupaten Banyuasin itu memang ada. Dengan demikian nantinya menjadi rujukan pemerintah daerah dalam hal pembagunan di Banyuasin. "Sudah jelas sekarang harus ada KTA kadin tidak benar dan itu kami dengar langsung dari bupati,” ujarnya.

Sementara Ketua Kadin Banyuasin Fauzi SE, juga membantah kalau pihaknya mengharuskan kontraktor ada KTA Kadin, itu penerjemahan keliru.

“Jadi, Kadin hanya sebatas mendata jumlah perusahaaan di Banyuasin yang nantinya menjadi bahan untuk pemerintah daerah agar mengetahui jumlah perusahaan. Kadin di sini sebagai wadah perusahaan dan sakaligus pembina para pengusaha,” tegasnya. (Adam ).
Attachments area

Post a Comment