PRABUMULIH, KabaRakyatsumsel.com - Pjs Walikota Prabumulih Richard Cahyadi AP MSI mendesak dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih agar dapat keterbukaan terkait dalam  data informasi.

Dimana informasi yang dimaksud, yakni setiap informasi data di OPD nantinya dapat diketahui atau diakses oleh semua siapa saja. Sehingga informasi atau pun sebaliknya data bila diperlukan tak lagi mencari-cari/mengalami kesulitan.
"Seperti data  yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Kita cukup sulit untuk mendapatkannya," ujar Pjs Walikota usai menghadiri bimbingan  Teknis Sistem  Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan (SIMPP) 2018 ketika dibincangi awak media, Selasa (6/3/2018) bertempat di Ball Room Rumah Makan Kampoeng Cemara.

Meskipun kesulitan mencari data, karena dinilai kepala dinas mungkin belum bisa ditemui  maupun personil tak ada ditempat.
"Alhamdulillah data itu akhirnya didapatkan kita juga dari teman-teman lain yang masih keterbukaan dengan informasi ini," jelasnya

Menurut Richard, keterbukaan sistem informasi program pembangunan di kota ini, yaitu sejauh ini masih dianggap biasa-biasa saja.
"Sampai sekarang selama dua minggu saya disini. Dianggap informasi yang berkaitan berbagai program pembangunan yang ada belum terbuka. Sebab, masih terdapat kepala dinas kita yang umroh menjadi alasan dari mereka," ungkapnya.

Adapun alasan dirinya harus mengetahui apapun bentuk seluruh program pembangunan di kota ini, kata Richard selaku pimpinan sementara.
"Itu hal, memang layak perlu diketahui isi perut bumi dimana saya tinggal sekarang ini," terangnya.
"Jangan sampai saya dibohong-bohongi oleh hal ini," tuturnya .

Dikatakannya, oleh karena itulah demi mendapatkan data yang akurat dalam segala bidang. Tentunya, disini sebagai pimpinan telah membentuk pendamping tim work, guna mengelolah data itu.
"Kalau data itu tak kita dapat harus dicari atau dikerjar," tandasnya seraya mengharap agar pengawainya dapat keterbukaan informasi kepada dirinya.

Untuk sumber informasi yang bersifat fisik pembangunan diterima ia sudah jelas. Katanya punya hutang proyek sekian harus dilakukan tender.
"Soal itu sudah jelas. Nah, kita butuh semua informasi ini," tegasnya seraya mengatakan dirinya harus kroscek langsung  hasil fisik pembangunan tersebut.

Lanjut Richard, jika memang di tahun ini masing-masing OPD memiliki proyek pembangunan. Maka, pihaknya meminta melalui protokol setiap kegiatan wajib menghadiri 10 orang yang didaftarkan di humas protokol tersebut.
"Dengan demikian, tergambar kegiatan apa dilaksanakan. Apalagi kegiatan fisik yang menggunakan anggaran pemerintah belanja daerah (APBD) saya harus tahu strukturnya, baik dari pihak ketiga dan pihak lainnya," akunya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Haryadi SH MH menyebutkan tujuan dari puluhan peserta dari badan, kecamatan, inspektorat dan DPRD dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis SIMPP 2018.

"Adalah untuk menyiapkan data informasi lebih cepat, tepat dan valid yang sistem kerjanya secara aplikasi atau wibsite online di ruang lingkup SKPD pemkot kita," pungkasnya. (Bk)

Post a Comment