KAYUAGUNG, KabaRakyatsumsel.com- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), HM Rifai SE mengungkapkan, tugas-tugasnya sebagai Plt Bupati OKI selama empat bulan kedepan adalah memastikan program "Membangun OKI dari Desa" berjalan lancar sesuai program kerja Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih 2014-2019.

“Saya hanya melaksanakan tugas untuk memastikan program pembangunan berjalan dengan baik, selama Bupati OKI non aktif (Iskandar -SE) cuti diluar tanggungan negara kurang lebih empat bulan kedepan,” ungkap Rifai saat kumpul bersama media di RM Syafik.
Untuk itu, menurut Rifai, dirinya butuh masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk media untuk mengawal pembangunan. “Saya minta masukan dan saran agar dapat laksanakan tugas dengan baik,” tutur Rifai.
Terkait tugas dan wewenang Plt bupati semasa jabatannya, Asisten I Setda OKI, Drs H Antonius Leonardo MSi menjelaskan, bahwa ada dua produk hukum yang dijadikan dasar untuk melihat kewenangan seorang kepala daerah dengan status Plt, yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Pada prinsipnya, tugas dan wewenang Plt itu sama dengan seorang kepala daerah. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi,” ungkap Anton.
Pembatasan itu, menurutnya, antara lain pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yaitu seorang Plt dilarang,  melakukan mutasi pegawai,membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta program pembangunan pejabat sebelumnya.
Namun, lanjut Anton, pada Ayat (2) PP ini menulis Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Bisa dilihat, berdasarkan regulasi tersebut kewenangan seorang pejabat sementara kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sangat terbatas, terutama pelarangan untuk empat hal di atas. Hanya saja, seorang Plt atau Pjs Kepala Daerah dapat melanggar ketentuan ini jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” tandasnya. ( Sanfriawan)

Post a Comment