PRABUMULIH, KBRS-National Coruption Watch (NCW) Kota Prabumulih menyatakan tetap komit dalam pemberantasan korupsi.

"Kita tetap menjadi barisan terdepan dalam pemberantasan korupsi," jelas Fairus Syarif Ketua NCW Prabumulih, saat menggelar jumpa pers, Kamis (11/1).

Hal ini menurut Fairus merupakan hasil keputusan Rakernas NCW di Cisarua Bogor, 15-17 Desember 2017.

Sesuai hasil Rakernas juga, NCW menyoroti kinerja Inspektorat yang dianggap belum maksimal dalam mengawasi pembangunan.

"Ditingkat Prabumulih, kita berharap Inspektorat juga dapat maksimal. Jika pun tak maksimal, kita minta untuk dibubarkan saja," lanjut Fairus didampingi Sekretaris NCW Prabumulih King Senop MZ.

Adanya upaya pembagian proyek di Prabumulih, yang diatur oleh pengurus Partai tertentu di Prabumulih, NCW Prabumulih mengecam keras.

"Itu korupsi terstruktur," tegas Fairus. Seperti diketahui, para pengusaha atau kontraktor yang masuk menjadi pengurus partai berlambang beringin.

Banyak hal yang menjadi sorotan dan perhatian NCW Prabumulih. Diantaranya pembangunan Jargas Kota, pembangunan dan pelebaran  jalan Sudirman dan pekerjaan yang menggunakan dana APBD.

Ditempat yang sama, Ketua Umum NCW Pusat Drs Syaiful Nazar saat dihubungi via telephone menyatakan bahwa program kerja NCW adalah mensukseskan kerja Pemerintah dalam rangka Good and Clean Government.

" Kita minta Inspektorat langsung dibawah Presiden RI, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, hukuman terhadap koruptor diperberat, mengusulkan Undang-Undang Korupsi dirubah, agar para koruptor dimiskinkan," terangnya.

Para Kepala Daerah di Indonesia tetap berkomitmen untuk pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Fairus kembali menambahkan, pihaknya meski berdiri baru satu setengah tahun di Prabumulih, namun sudah menyiapkan Proja Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang.

"Dengan dukungan seluruh fihak, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, terutama di Prabumulih dapat dilakukan," paparnya.(bmg)

Post a Comment