BANYUASIN, KBRS — Rapat koordinasi mengatasi dan menegakkan aturan Pilkada 2018 digelar Panwaslu Banyuasin, kemarin. Hadir pada kesempatan itu anggota Parpol dan PPK serta komisioner KPU setempat.

Adapun rapat tersebut diadakan di Mess Balai Penelitian Sumbawa Kecamatan Sumbawa dengan nara sumber dari Kesbangpol dan Linmas Banyuasin, Ketua Panwaslu serta Kabag Hukum Bawaslu Sumatera Selatan dengan tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Setelah masuk ke agenda tanyajawab dari beberapa parpol seperti PDI-P (Widiawati) mempertanyakan dukungan palsu dan tandatangan palsu untuk mendukung Balon Bupati perseorangan, sementara Partai Nasdem meminta agar hukum itu ditegakkan seperti apa yang telah dipaparkan.

Sedangkan Partai Demokrat (Ari) berharap agar panwaslu belajar dari kecurangan yang sudah terjadi, sehingga benar-benar adil, PKB ambil contoh Kecamatan Pulau Rimau banyak TPS yang jauh rentan kecurangan dan lemah pengawasan, PKS (Heri) meminta agar Kades benar-benar netral, PPP adanya rumah PNS jadikan tempat pertemuan Balon dan timses Bupati ironisnya pada pilkada sebelumnya pernah ada laporan kepada panwaslu namun belum ada tindakan.

Kemudian Gerindra (Samsuri) meminta agar Udang-undang dan hukum pilkada di foto copykan yang akan dibuat acuan di pemilu. Selain itu perwakilan Gerindra ini juga berharap agar KPU dan Panwaslu menetralisir orang-orang yang kotor seperti PPK, PPS dan panwaslu yang pernah bermain mata untuk dinonaktifkan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Banyuasin Indra Hadi mengatakan bahwa pihaknya bersama KPU dan Panwaslu akan selalu mensosialisasikan aturan dan larangan dalam pemilukada.

“Paling utama adalah berhati-hatilah dalam penganggaran dan pengolahan anggaran jangan sampai kita jadi korban. Kita berharap pilkada tahun ini dapat berjalan kondusif, damai dan soal kecurangan yang terjadi selama ini dapat dapat menambah wawasan dan langkah apa yang harus kita ambil,” tegasnya.

Senada dikatakan Ketua Panwaslu Banyuasin Iswadi SPd. Dirinya sangat berterimakasih atas kritik dan saran parpol maupun PPK yang menjadi peserta rapat.

Ia meminta agar setiap pelanggaran yang terjadi memiliki alat bukti dan saksi dalam setiap laporan. Terimakasih atas kritik dan saran saudara-saudara yang membangun. Kalau soal mengatasi kecurangan yang terjadi setiap parpol ada saksi dan masyarakat juga jangan hanya jadi penonton. 

"Silahkan lapor kepada panwascam dan tembuskan kepada Panwaslu bukti laporan dan bukti-bukti yang kongkrit minimal foto dan saksi, panwaslu pastikan akan memberikan tindakan tegas,” katanya.

Lanjut iswadi seperti pertanyaan dari Partai PDI-P langkah apa yang diambil oleh panwaslu terkait kecurangan pemalsuan KTP dan tandatangan oleh calon perseorangan, dirinya mengatakan bahwa panwaslu akan melakukan simpeling ke lapangan untuk mengumpulkan bukti verifikasi dan apa bila ditemukan kecurangan PPS dan PPK serta Panwascam yang terlibat akan disanksi tegas. (Adam )

Post a Comment