MUBA, KBRS-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesta Rakyat resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD muba yang bertujuan mengurangi Perceraian Rumah Tangga yang diakibatkan pengaruh Narkoba dan Biduan Saweran pada saat Pesta Malam Hari.

Hal itu disampaikan Saat sidang Paripurna laporan Hasil Pembahasan dua Pansus DPRD Muba terhadap Empat Raperda, yaitu Perda Pesta Rakyat ,Hubungan Tata Kerja Pemerintah Daerah,Pedoman Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa, serta Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.diruang rapat banmus Dprd Muba.Rabu (27/12/2017)
Menurut Ketua Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin Abusari Burhan. Saat dikomfirmasi melalui Account Fecebook miliknya Jumat (29/12/2017) menjelaskan, ketentuan lain akan disosialisasi kan kemasyarakat langsung oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat muba Bahwa Peraturan Daera (PERDA) Pesta Rakyat Sudah disahkan, Rabu (27/12/2017).
Masyarakat hanya diperbolehkan menggunakan Orgen Tunggal (OT) Orkes (MUSIC) di acara hitanan resepsi pernikahan, dan acara sukuran lainnya,dari jam 8 pagi sampai jam 17 sore, sedangkan kegiatan yang diperbolehkan sampai malam menggunakan OT/ Musik Kegiatan pemerintahan, atau hari-hari besar dan kegiatan parpol ini pun dibatasi sampai jam 11 malam perda ini berlaku sejak tanggal 01 april 2018 bilah ada masyarakt yang melanggar perda tersebut akan dipenjara minimal 3 bulan kurungan penjara atau denda minimal 50 juta rupiah,
ketentuan lain akan disosialisasi kan kemasyarakat langsung oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sampai dengan tanggal 31 maret 2018 Saya mohon maaf yang sebesar besarnya bagi yang tidak berkenan , demi menyelamatkan generasi di masya yang akan datang dan mengurangi perceraian rumah tangga yang diakibatkan pengaruh narkoba dan biduan saweran pada saat pesta malam.Semua hiburan dimalam hari yang diluar ruangan tidak diperkenankan terkecuali acara resmi pemerintahan dan hari hari besar seperti HUT RI semua itu tertuang secara mendetail didalam perda," jelasnya.(Rdi)

Post a Comment