BANYUASIN, KBRS -- Setelah mendengar berita terkait dengan tuntutan dari massa Forum Penyelamat Banyuasin (FPB)  yang menolak pelantikan sejumlah pejabat OPD dilingkungan Pemkab Banyuasin tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Hanura Arkoni MD menyatakan bahwa kalau dirinya selaku putera banyuasin sangat prihatin mendengar kejadian tersebut.

"Saya prihatin akan hal ini, untung masih ada rekan - rekan  yang peduli dengan pemerintahan di Banyuasin," ucap Arkoni dengan nada sedih.

Saya berharap lanjut dia,  kawan -- kawan bergerak terus dan jangan tinggal diam bila perlu gelar aksi lebih besar lagi untuk menumpas kesewenang - wenangan pemimpin di banyuasin kalau memang terbukti menyalahi prosedur pelantikan sejumlah pejabat OPD tersebut.

"Kan aturannya sudah jelas dan kalau sala satu aturan tersebut tidak di penuhi jelas ini sudah cacat hukum dan bisa dibuat laporan ke Mendagri dan ke  Menpan juga ke Insfektorat Provinsi," ungkap Arkoni dengan tegas.

Ayo kita bergerak, galang kekuatan Forum Penyelamat Banyuasin untuk melawan kesewenang wenangan. "Apa lagi kalau sampai merumah kan honorer yang sudah ngabdi bertahun tahun,' tandasnya.

Menanggapi  hal tersebut Bupati Banyuasin Ir. SA. Supriono MM melalui Kadis Kominfo Erwin Ibrahim mengatakan, bahwa apa yang telah memjadi tuntutan massa FPB tersebut jelas itu tidak benar, karena ujar Erwin, Kalau ada masalah tentunya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak akan meloloskan 5 calon kepala dinas tersebut

"Ya kalau memang pelantikan ini ada masalah tentunya KASN tidak akan meloloskan 5 calon kepala dinas tersebut," jelas Erwin saat diconfirmasinya melalui WhatssAAP pribadinya. Kamis (28/12).

Menurut Erwin bahwa 5 pejabat tersebut semua telah ikut lelang jabatan dan melalui setiap tahapan seleksi umum terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama

"Hasil lelang jabatan tersebut telah di evaluasi dan disetujui oleh  Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah di setujui juga oleh menteri dalam negeri Republik indonesia. Jadi tidak ada yang tidak mengikuti lelang jabatan atau pun tahapan lelang tersebut Kalau ada masalah tentunya KASN tidak akan meloloskan 5 calon kepala dinas tersebut," jelas Erwin.

Mengenai ada sejumlah calon Kadis yang diperiksa KPK sambung Erwin, itu  hanya dimintai keterangan dan tidak ada status hukum, apakah sebagai tersangka atau tidak. Jadi tidak ada pelanggaran status hukum terhadap yang bersangkutan.

"Mereka hanya dimintai keterangan, jadi jelas tidak ada pelanggaran status hukum terhadap mereka yang bersangkutan," tegasnya.

Sebelumnya  telah diberitakan dimana massa Forum Penyelamat Banyuasin (FPB) telah mendatangi rumah dinas Bupati Banyuasin di jalan Sekojo. Selasa (28/12). Kedatangan FPB tersebut menolak pelantikan sejumlah pejabat eslon dilingkungan Pemkab Banyuasin.

Aksi yang di komandoi Edi Jauhari atau lebih akrap disapa Edi Hayun itu menilai bahwa pelantikan sejumlah OPD itu telah menyalahi prosedur, karena menurut mereka ada beberapa pejabat eslon yang dilantik dalam penindakan KPK. (Adam)

Post a Comment