BANYUASIN, KBRS - Kinerja DPRD Banyuasin yang setiap kali tidak hadir dan terlambat datang saat sidang paripurna, mendapat sorotan dari eleman masyarakat. Bahkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuasin dinilai tidak tegas alias tumpul dalam mengambil tindakan terhadap anggota dewan yang malas bekerja tersebut.

Seperti yang terjadi pada sidang paripurna dengan agenda pengesahan 5 Raperda Inisiatif menjadi Perda, sudah beberapa kali pimpinan sidang melakukan skor hingga membuat sidang paripurna beberapa kali molor.

Tokoh Pemuda Banyuasin Jurnal menyebutkan, tingkah laku oknum anggota dewan yang jarang masuk kerja dan terlambat datang terutama saat sidang paripurna sudah sangat kelewatan. Sebab semakin kedepan kinerja mereka makin menurun dan tidak menunjukan contoh yang baik.

“Kami kecewa telah memilih mereka sebagai anggota DPRD Banyuasin, apalagi ini bukan yang pertama kali tidak memenuhi tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Jelas memalukan institusi DPRD Banyuasin terhormat," kata dia.

Dia meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuasin untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota dewan tersebut.  Ini jelas tidak sesuai dengan Tri Fungsi DPRD yakni Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. “Kinerja BK patut dipertanyakan karena tidak berani memberikan sanksi alias tumpul sehingga anggota dewan banyak tidak hadir ketika sidang Paripurna,” jelas dia.

Dia berharap Partai Politik yang mempunyai perwakilan anggota dewan di DPRD Banyuasin juga tegas dalam mengevalusi kinerja mereka. “Apabila perlu jika tidak kredibilitas dalam berkerja maka dipecat saja,” pinta dia.

Sementara terpisah, Ketua Badan Kehormatan DPRD Banyuasin Saharuddin saat di minta confirmasinya sangat menyayangkan karena masih ada sejumlah anggota dewan yang tidak ada kesadaran dalam meningkatkan kinerjanya terlebih pada saat sidang paripurna dewan.

Dengan sikap yang tidak baik itu, akibatnya menghambat semua tugas DPRD Banyuasin. Mestinya mereka menyadari jika instistusi dewan adalah kolektif kolegial apabila tidak sampai kourum minimal 2/3 atau 2/3 plus 1 maka sidang tidak bisa dilaksanakan.

“Saya sudah berkali-kali menginggatkan kepada anggota dewan agar sidang paripurna lebih diutamakan jangan sampai sering bolos kerja karena akan menghambat tugas pemerintah,” kata dia.

Dia membantah jika BK tidak memberikan tindakan tegas kepada anggota dewan. Dia mengatakan bahwa salah satu anggota dewan pernah diberikan teguran karena sering tidak hadir pada Sidang Paripurna. Sejak itu ia datang terus dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Aturan sudah jelas jika sampai enam kali berturut-turut tidak hadir pasti kita berikan peringatan keras. Mestinya Parpol juga memberikan sanksi tegas sehingga anggota dewan akan takut dipecat kalau berkali-kali tidak hadir dalam rapat paripurna itu,” pungkasnya. (Adam Malik)

Post a Comment