PALEMBANG, KBRS-Upaya Fitra Indonesia (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ) di dalam pelaksanaan program pengarusutamaan Gender yang telah tertuang dalam Intruksi presiden ( inpres ) No.09 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional.

Dalam aturan tersebut yang telah mendefinisikan PUG sebagai strategi yang di bangun untuk mengintregasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan ,penyusunan ,pelaksanaan ,pemantau dan evaluasi atas kebijakana dan program pembangunan nasional.

Dalam konteknya program ini di payungi oleh Permendagri No.67 tahun 2011 tentang perubahan atas permendagri No.15 tahun 2008 tentang pendoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah,

Didalam permendagri tersebut untuk dokumen dokumen perencanaan dan penganggaran yang wajib mengintegrasikan PUG adalah RPJMD,Renstra SKPD, Renja SKPD ,dan RKA /DPA SKPD.

Untuk percepatan percepatan pengintegrasian tersebut,di bentuklah pokja dan Point PUG di daerah yang di pimpin oleh ketua BAPPEDA dengan anggota seluruh kepala /pimpinan SKPD.Ini berlaku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Sementara itu SKPD Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di daulat menjadi kepala sekretariat Pokja PUG.kerja kerja dari pokja dan fokal poin PUG ini di perkuat dengan stratregi Nasional ( stranas )percepatan pengarusutamaan Gender ( PUG ) melalui perencanaan penganggaran Responsif Gender ( PPRG)

Pentingnya penerapan program itu Fitra Sumatera Selatan dalam tahun 2017 telah mengatur langkah untuk menunjang program tersebut yang mana di tahun 2017 mengambil sampel 2 desa baik daerah perairan dan darat di Sumatera selatan yang mendapat pilihan Kabupaten Banyusin salah satunya desa Sungai Rengit selaku pilot Projeck

Berdasarkan keterangan koordinator Fitra  Sumatera selatan  Nunik Handayani  mengatakan “ Kabupaten Banyuasin mendukung  upaya penguatan kapasitas daerah dalam perencanaan  penganggaran responsif gender oleh Fitra” katanya

“Dalam hal ini  terungkap dalam audensi yang di lakukan oleh Fitra  Sumatera Selatan dan FES dengan PLT bupati Banyuasin,DPRD ,kepala  BAPPEDA dan dinas Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana  ( 24 Juli 2017 ) di sela sela rapat Paripurna  pembahasan beberapa rancangan perda ,” kata Nunik kepada wartawan.

Kemudian lanjutnya  “ Dalam audensi  kami tersebut  kepada bupati Banyuasin Supriyono mengatakan sangat terbuka dengan gagasan ini dan berharap program ini dapat  berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola anggaran di kabupaten banyuasin terutama  program program yang terkait dengan anggaran untuk kaum perempuan,anak dan kelompok marjinal mengingat selama ini angka kekerasan terhadap ibu dan anak masih cukup tinggi,”ujar Nunik menirukan ucapan Bupati tersebut.

“ Program ini akan di lakukan di tingkat kabupaten melalui pelatihan skpd  bagi skpd serta  pendamping di level desa dalam pengelolaan dana desa,untuk mengantisipasi ''penyimpangan" dana desa tersebut, baik dari APBD maupun APBN, Fitra akan "mengawal" peruntukan dana desa tersebut khususnya di Kabupaten Banyuasin, dengan kerjasama dengan Pemkab setempat.
”terangnya

Sementara itu keterangan deputi program seknas mengatakan "Program ini kita mulai bulan Juli hingga Desember 2017 mendatang,yang mana  Tujuannya, dalam proses perencanaan dan penganggaran melibatkan, perempuan, penyandang, disabilitas serta marginal. Sehingga  nantinya alokasi APBD dan APDes masuk ke kaum marginal," kata Misbah Hasan Di Palembang.

Lanjutnya,” dengan hitungan kasar Fitra,  APBD Banyuasin tahun 2017 sebesar Rp 1,8 T. Menurut Fitra, itu cukup strategis dan besar untuk didistribusikan, serta dimanfaatkan ke kaum marginal termasuk penanganan kasus kekerasan”paparnya.

"Dari Rp 1,8 T didistribusikan ke Desa sekitar Rp 112,8 M dari alokasi ADD, Jika dibagi 288 desa di 19 Kecamatan, maka rata-rata Desa mendapat sekitar Rp 391,8 juta. Jumlah itu belum ditambah lagi dana yang dikelolah desa dari pajak dan retribusi sebesar 10 persen, belum dari APBN sebesar Rp 1,2 m. Jadi di tahun 2017 ini setiap desa rata- rata menerima sekitar Rp 1,5 M ,” papar Deputi Program Seknas di hadapan wartawan, Selasa (26/07/2017).
( Boni Belitong.)

Post a Comment