Headlines News :

PENGUNJUNG

Turunkan Plt Bupati dan Plt Sekda Muba

MUBA, KBRS-Sebelum menyampaikan orasinya, pendemo yang berjumlah kurang lebih seribu orang, melakukan doa bersama. Usai doa, massa langsung menuju Kantor Pemkba Muba dengan berjalan kaki.

Kapolres Muba Julihan Muntaha memberikan pengarahan dan meminta massa agar berjalan tertib dan mengikuti aturan agar tak mengganggu pengguna jalan lainnya, Rabu (7/12)

Dalam orasinya massa minta Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara serta aparat hukum melakukan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

 
Ahmad Syaifudin Zuhri SKom selaku orator aksi mengatakan meminta diturunkannya Plt Sekda Drs Apriyadi yang dinilai cacat hukum melanggar aturan ASN

“Kami masyarakat Muba mencermati mulai dari bulan Januari sampai dengan Oktober, Pemerintahan Muba berjalan aman, damai, dan kondusif. Kami tidak suka birokrasi Pemerintahan saat ini diobok-obok yang menuai gejolak permasalahan dalam tata Pemerintahan, juga gejolak terhadap masyarakat Muba atas hal-hal yang terjadi”, ujarnya.

Bahwa dalam dua bulan ini sudah ada mutasi rotasi pergantian Staf Ahli dan Kepala Dinas Kebersihan dan Penerangan Pemeliharaan Lampu Jalan (DKPPLJ) Drs Apriyadi, MSi, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan turun eselon ke staf biasa, kemudian diangkat naik eselon II menjadi Plt Sekda Muba. “Dari riwayat eselon tersebut, kami menduga pengangkatan Apriyadi sebagai Plt Sekda Muba cacat hukum karena tidak memenuhi eselon sebagai Sekda Muba serta diduga tidak sesuai dengan aturan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan ASN," terangnya lagi.

Menurut informasi yang didapat awak media KabaRakyatsumsel.com MUBA, bahwa masalah legalitas masih ricuh dan diduga tidak ikut lelang jabatan. sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 115, siapapun itu tidak boleh dari staf langsung naik menjadi sekda”,

Menurut Sekretaris Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas Bersatu Muba, Suharto saat dibincangi kabarakyat sumsel mengatakan bahwa untuk jabatan Sekda Muba seharusnya tidak sedang atau dalam proses hukum guna menjaga stabilitas roda Pemerintahan di Kabupaten Muba dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, Politik, kelompok sehingga menabrak aturan dan Undang-undang yang ada.(redi)

Demo Masyarakat Muba 712 Melawan Penistaan Undang-Undang

PALEMBANG, KBRS-Ribuan anggota masyarakat dari berbagai elemen dan wilayah Kecamatan di Muba melakukan aksi dama, Rabu (7/12) memprotes kebijakan Plt Bupati Muba yang diduga telah menistakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Elemen masyarakat Muba yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Muba menginginkan agar PLT Bupati Musi Banyuasin Ir. David BJ Siregar Msc dan PLT Sekda Musi Banyuasin Drs Apriyadi lengser dari jabatannya karena diduga telah melakukan pelanggaran wewenang dan cacat hukum.
Dalam tuntutannya yang di bacakan oleh orator demo dinyatakan :

1. Bahwa berdasarkan Undang – undang ASN pasal 116 yang berbunyi “Pejabat yang belum menjabat dua tahun sejakdi lantik tidak boleh diganti atau di pindahkan dan pergantian pejabat harus dengan alasan dan tujuan yang jelas serta sesuai kompetensi pejabat tersebut.

2. Bahwa dalam 2 bulan sejak dilantik menjadi PLT Bupati Muba David BJ Siregar diduga telah melakukan tindakan membentur undang – undang. “David” melakukan rotasi dan pergantian pejabat dimana salah satunya mengangkat Apriyadi mantan Kadinsos Pemprov Sumsel yang pindah ke Pemkab Muba menjadi staff biasa kemudian diangkat menjadi staff ahli Bidang Keuangan Pemkab Muba dan selanjutnya dinaikkan posisinya menjadi PLT Sekda Muba.

3. Bahwa pengembalian jabatan Drs H Sohan Majid MM sebagai Sekda Muba sebelum diganti oleh Drs Apriyadi di nilai cacat hukum karena Sohan Majid telah di jatuhi sangsi penurunan pangkat selama tiga tahun dan Sohan menyatakan telah mengundurkan diri dari jabatan Sekda Muba.

4. Bahwa PLT Bupati Muba David BJ Siregar  diduga tidak menindaklanjuti surat menteri dalam negeri No. 800/7802/OTDA tanggal 11 Oktober 2016 perihal pemberhentian selaku Pejabat struktural Sohan Majid dari jabatan Sekda Musi Banyuasin.

5. Bahwa seharusnya “David Siregar” menindak lanjuti usulan PLT Bupati Muba sebelumnya yang nengusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda Muba dengan menunjuk Asisten I Bidang Pemerintahan “H Rusli SP MM” sebagai PLT Sekda Muba pengganti “SohanMajid” yang terkena sangsi dan telah mengundurkan diri.

6. Mengembalikan jabatan 12 pejabat eselon II yang di rotasi tanpa sebab karena rotasi 12 pejabat tersebut di duga melanggar Undang – undang dan Aturan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Dalam orasinya, para pendemo juga menduga Gubernur Sumsel telah melakukan pelanggaran wewenang bersama Plt Bupati Muba David BJ Siregar dan meminta Komisi Aparatur Sipil Negar melakukan penyelididkan dan penyidikan terkait hal tersebut.

"Jika Gubernur Sumsel tak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakunan David BJ Siregar, kami akan terus lakukan aksi demo di Muba lalu kemudian ke Kemendagri, Kemenpan RI dan Istana Negara. Serta tak menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Muba 2017,"  tegas pendemo.

Sangat di sayangkan bila pemerintah pusat tidak menindak lanjuti aspirasi masyarakat Muba karena di khawatirkan tingkat ke ikut sertaan masyarakat di dalam PIlkada Muba 2017 di bawah 50% yang artinya Pilkada Muba 2017 non legitimasi.

Aktivis LSM Underground Development Erwin, menyatakan sebaiknya Gubernur Sumsel mengambil tindakan tegas dengan merekomendasikan ke KASN  untuk pemberhentian jabatan Sekda Muba karena seperti roket exocet, staf biasa bisa dua kali naik jabatan dalam waktu singkat serta menjadi top manager Pemkab Muba," jelas Erwin.(FK/BB)


                   Ketika di minta pendapatnya salah satu aktivis LSM Undergorund Development “Erwin” menyatakan “sebaiknya Gubernur Sumsel mengambil tindakan tegas dengan merekomendasikan ke ASN untuk pemberhentian jabatan Sekda Muba karena seperti roket exocet, staff biasa naik 2 kali jabatan dalam waktu singkat dan menjadi top manager Pemkab Muba, ujar Erwin dengan tersenyum.( Ir FK/BB)

Pelatihan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Batik

PALI, KBRS-Pelatihan pembinaan kemampuan teknologi industrik batik yang sudah berlangsung selama sepuluh hari digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan PALI bekerjasama dengan TP PKK PALI dan PT Surya Bumi Agro Langgeng ditutup Bupati PALI Heri Amalindo. Kegiatan digelar di Gozco Academy di Desa Simpang Tais Talang Ubi PALI, Rabu (7/12)

Lihan Umar SE Kabid di Disperindag PALI menjelaskan selama kurang lebih sepuluh hari, 15 peserta dari enam kelurahan/desa di Talang Ubi mengikuti pelatihan kemampuan teknologi industri batik. Menghadirkan guru pelati batik dari Cirebon Jawa Barat.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu mengenai batik. Harapannya, setelah usai ikuti pelatihan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari mengenai batik.


Dalam kesempatan itu pula, 15 peserta memperkenalkan motif batik yang diberi nama "Batik PALI Nusantara" (BPN) yang dipersembahkan untuk Pemerintah Kabupaten PALI.


Bupati PALI Heri Amalindo meminta Disperindag untuk terus membina para pengrajin batik di PALI.

"Latih dan pertajam terus ilmu batik yang sudah didapat. Jangan berhenti sampai disini, Dinas Koperasi UKM serta Disperindag wajib menyediakan fasilitas kepada pengrajin batik di PALI," tegas Heri.

Ia juga meminta kedepanya agar terus meningkatkan kualitas batik PALI seperti mengatasi keasaman air yang bisa mempengaruhi kualitas batik.

"Nantinya akan dipasarkan hasil batik PALI ini, lumayan bisa menambah penghasilan untuk skala industri rumah tangga dan dapat mengurangi angka pengangguran di PALI," harap Heri.

Ketua TP PKK PALI Hj Sri Kustina Heri Amalindo dikesempatan yang sama berjanji akan membantu mempromosikan batik buatan pengrajin batik PALI bersama Diskoperindag.(sendi)

Lakukan Normalisasi Sungai

PALI, KBRS-Pihak Pemkab PALI melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya lakukan normalisasi membuat galian pelebaran sungai baru dan memperluas bantaran sungai yang sudah ada, membangun sungai kecil untuk mengurangi banjir yang kerap datang tiap musim penghujan.

Ir Slamet Irianto MSi Kepala Dinas PU CK PALI saat ditemui wartawan mengatakan bahwa Bupati PALI Heri Amalindo telah menerjukan SKPD yang ada untuk menanggulangi bencana alam. PU CK PALI kebagian tugas melakukan penanggulangan bencana dengan melakukan normalisasi sungai.

“Kita  telah melakukan normalisasi beberapa titik sungai, untuk menampung jumlah air yang datang,  yakni Sungai di Kawasan Simpang Beracun, Samping Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pelebaran sungai ini hanya untuk mengantisipasi banjir datang," ujarnya. Rabu (7/12)

Pihaknya  telah mensosialisasikan masyarakat berada dipinggiran Sungai Abab, khususnya kelurahan Talang Ubi Barat, barang siapa yang tinggal di bantaran sungai, akan dipindahkan tempat tinggalnya, sebab sudah ada di peraturan bahwa masyarakat dilarang mendirikan rumah di dekat bantaran sungai, akan tetapi pemerintah, masih mencari lokasi masyarakat yang bakal di gusur tempat tinggalnya.

“Pemkab PALI akan berupaya mencari tempat tinggal baru bagi masyarakat digusur, dan masih mencari tanah hibah untuk pembangunan rumah tersebut, ada 50 unit rumah rencana akan  ditempati oleh masyarakat Talang Pipa, dan masih meminta bantuan Pemerintahan Pusat untuk merelokasikan pembangunan tersebut," lanjutnya. (lendri)

Koran Ditumpuk Bukannya Dibaca Malah Jadi Sampah

MUARA DUA, KBRS-Sepintas apa yang ada fikirkan jika melihat koran berhamburan di kantor Camat dan membuat kantor tersebut menjadi kumuh karenanya.

Pada tahun 2016 awal, BPMPD OKU Selatan menggerakan seluruh Kades untuk berlanggangan koran harian yang mana pembiayaanya menggunakan dana APBN/ADD dalam Program Jokowi, sebesar Rp6 juta per kepala desa se Kabupaten OKU Selatan.

 
Para kades pun tak diragukan lagi, sudah pasti mengeluhkan hal ini. BPMPD mengarahkan dua media harian ternama di OKU Selatan dan Sumsel. Namun hal ini menjadi pro dan kontra oleh media lain yang terdaftar di Humas Protokol Setda OKU Selatan.

Para awak media di OKU Selatan menganggap tak adil kebijakan BPMPD ini, karena mereka juga berlangganan di Humas Setda OKU Selatan.

"Saat ini ada kurang lebih 49 media baik terbit harian, mingguan dan bulanan. Mestinya harus bersinergi dan berbagi "kue" anggaran tersebut," ungkap beberapa insan pers, beberapa waktu lalu.

Dan inilah yang menjadi sumber sampah di kantor Camat di OKU Selatan, koran tersebut menumpuk, karena para Kades terlalu sibuk jika mereka harus mengambil koran tiap di Kantor Camatnya. Ada keinginan para Kades ini, untuk tahun 2017 mendatang, koran tersebut diantarkan langsung ketempat mereka dan terkesan tak habiskan anggaran.(hanif)

PU CK PALI Akan Bangun 50 Unit Rumah

PALI,  KBRS - Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten PALI direncanakan akan membangun 50 unit Rumah untuk warga yang ada di pinggiran sungai Abab dan Simpang Bandara Pendopo Kelurahan Handayani Mulia.

"Kita bangun rumah karena tiap tahun kawasan tersebut sering terjadi banjir akibat pelebaran sungai Abab," jelas Kepala Dinas PU Cipta PALI Ir Slamet Irianto MSi, Rabu (7/12).

Normalisasi sungai Abab akan dilakukan Dinas PU Bina Marga PALI di Kawasan Talang Pipa.

"Pembangunan rumah sebanyak 50 unit akan dilakukan secara bertahap tiap tahunnya, mengingat kawasan Talang Pipa rawan banjir," papar Slamet.(lendri).
 
Support : WebMaster | KabaRakyatsumsel.com | Kita Punya
Copyright © 2016. KabaRakyatSumsel.com - All Rights Reserved
Template Created by KabaRakyatsumsel.com Cyber Media Division Published by PT Pahit Lidah Raja Media
Proudly powered by PLM Blogger Created