Headlines News :

Gerakan PALI Membaca akan Diluncurkan

PALI, KBRS-Wakil Bupati PALI Ferdian Andreas Lacony SKom MM menyatakan akan meluncurkan Gerakan PALI Membaca. Hal ini dilakukan melihat minat baca yang tinggi. "Kita sama-sama tahu, nilai kebanyakan masyarakat tentang membaca sangatlah minim dan sedikit.Mengingat masyarakat kurang senang membaca apalagi membaca buku," terang Ferdian, Selasa (27/9) saat berkunjung ke Rumah Singgah Baca milik warga.

Pemkab PALI menurut Ferdian akan bekerjasama dengan Universitas yang ada di Palembang untuk mendukung hal ini.

Menurut Ferdian dengan adanya suport dan bantuan  buku maupun fasilitas lainnya, minat pembaca di wilayah PALI bisa berkembang dengan seiring waktu berjalan dan akan berkembang lebih pesat, kalau ingin mendongkrak  minat tersebut, jangan hanya menunggu hanya mengandalkan dana APBD, akan tetapi kita bisa bekerja sama dengan investor atau pun yang bisa dan mendukung program ini, untuk menanamkan saham.

"Harapan saya sebagai wakil bupati PALI seluruh organisasi masyarakat, yang ingin mendukung program ini, dengan cara sukarela demi menciptakan masyarakat yang sejahtera, kalau ingin bekerja jangan hanya menilai dengan mata uang atau rupiah saja, bekerjalah dengan ikhlas dan bisa mensuport  penuh program pemerintahan ini," jelasnya.

Neska dari salah satu warga Tempirai, yang memiliki rumah singgah, secara sengaja membuka rumah singgah ini, hanya untuk menarik perhatian masyarakat dan bisa berminat untuk membaca terutama , agar bisa berkreatif dan membuat ide ide yang lebih cemerlang guna meningkatkan minat membaca, oleh karena itu seluruh pemuda ini, secara bergotong royong,  dan secara ikhlas mereka mengumpulkan dana untuk mendirikan rumah singgah ini.

"Dengan adanya Rumah singgah baca ini, berharap minat baca masyarakat meningkat," lanjut Neska.(Sendi)

Warga Perambatan Gelar Demo ke DPRD PALI

PALI, KBRS-Warga Desa Perambatan Kecamatan Penukal kembali menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD PALI, Selasa (27/9).

Mereka menggelar aksi terkait tuntutan warga terkait sengketa pembagian plasma PT Golden Blossom Sumatera (GBS) terhadap warga yang dinilai tidak tepat sasarnya. Pasalnya berdasarkan SK 702 yang dikeluarkan Pemkab PALI dianggap tidak pantas sebagai penerima plasma, karena sudah mempunyai lahan sendiri.

Sebelumnya pada tanggal 8 September lalu, warga juga sudah melakukan aksi demo, namun dinilai terlalu lama dan tidak ada keputusan membuat puluhan warga yang dikoordinir Wiwin Indra kembali menggelar aksi unjuk rasa ini.

Pendemo menuntut tiga hal diantara meminta pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan PALI kembali melakukan kroscek SK para penerima plasma tahap IV. "Karena tidak tepat sasaran. Kami menolak penerima yang belum menikah atau belum bekeluarga serta menolak penerima yang mendapatkan lebih dari sekali serta menolak penerima yang bukan warga Desa Perambatan," ujar Wiwin Indra koordinator aksi demo.

Mereka juga meminta agar permasalahan ini segera dituntaskan. "Permasalahan ini sudah tiga bulan, dan kami minta agar hari ini ada keputusan. Jika tak ada penyelesaian, kami akan segel kantor DPRD PALI," tambahnya lagi.

Mereka berorasi sekitar 10 menit dibawah pengawalan ketat dari 4 Polsek yang ada di Kabupaten PALI, Satpol PP dan Dishub PALI serta dari TNI.Perwakilan pendemo di terima wakil ketua DPRD PALI Devi Hariyanto dan Darmadi Suhaimi serta Asisten I A Gani dan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Muchklisin, untuk melakukan musyawarah.
Namun masa ini memberi waktu  hanya 30 menit untuk melakukan pertemuan.

Dalam pertemuan antara perwakilan aksi unjuk rasa sebanyak 3 orang dengan wakil ketua DPRD PALI, Asisten I dan Kadishutbun, terjadi perdebatan dimana pengunjuk rasa meminta hari ini juga  dikeluarkan keputusan agar cepat selesai. pemerintah melalui Asisten I dan Dishutbun PALI meminta waktu dalam merevisi SK tersebut.

"Kami siap bantu merevisi SK tersebut, tapi saya minta bantu kepada bapak-bapak untuk menunjukan mana-mana yang tidak sesuai dengan SK tersebut," kata Darmadi Suhaimi Wakil ketua DPRD PALI ketika menengahi serta meluruskan perdebatan tersebut

Lanjut nanti akan segera dijadwalkan rapat untuk membahas revisi SK penerima lahan plasma PT GBS.
Tapi dengan catatan warga perambatan ini harus sabar.

"Nanti kita jadwalkan rapat, mengundang pihak yang mengetahui permasalahan ini untuk membahas revisi SK.Namun merubah SK tidak bisa dengan  sepihak, tapi harus dimusyawarakan  terlebih dahulu   bersama-sama.Dimana pihak yang terkait harus menunjukan SK tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, jadi disitu ketahuan mana-mana yang namanya tidak sesuai,"  tandasnya.(sendi)

Kodim Realisasikan Cetak Sawah Pro Rakyat

LUBUKLINGGAU, KBRS- Satuan Tugas (Satgas) Cetak Sawah yang merupakan program TNI, berhasil berjalan maksimal dijalankan pihak Dandim 0406/MLM (Musirawas-Lubuklinggau-Muratara), karena mampu mencetak sawah seluas 480 hektar di Musirawas dan mencapai target yang ditetapkan.

Dandim 0406/MLM, Letkol Inf M Thohir menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk mendukung program Pemerintah RI yang ingin merealisasikan Swasembada Pangan di Indonesia.

"Programnya sudah berjalan selama setahun terakhir dan tinggal 20 hektar lagi yang sedang berjalan. Jika selesai satu minggu ini, berarti target kita mencetak dan menanam padi di 500 hektar sawah bisa terealisasi," ungkapnya, Selasa (27/9).

Ia menyampaikan, program tersebut baru berjalan di 5 kecamatan di Musirawas. Sehingga, pihaknya pun mengaku siap meningkatkan target mencetak sawah baru, sekaligus menanam padi untuk lahan seluas 2.000 hektar yang meliputi juga di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara).

"Itu baru di Kecamatan Muara Kelingi, Tugumulyo, Terawas, Sumber Harta dan Muara Beliti. Harapan kita, dengan program ini petani bisa terbantu. Karena, selain lahannya kita bantu cetak, bibit kita berikan, bahkan pupuk juga kita berikan secara gratis dan hasilnya untuk mereka. Tapi, program bantuan itu hanya berlangsung 2 tahun," ungkapnya. (R)

Rencana Superholding dan Pembubaran Kementerian BUMN

KBRS-Wacana‎ merger beberapa perusahaan pelat merah dalam bentuk holding sudah ada dari masa Orde Baru dengan Tantri Abeng sebagai Menteri BUMN. Rencana tersebut kandas dikarenakan banyaknya persoalan non teknis yang melanda. Yang paling kuat adalah persoalan korporasi bernuansa politis. Kepentingan politik yang ditanamkan dalam setiap BUMN kala itu sangat kental terasa sehingga sering terdengar kabar bahwa BUMN adalah sapi perahan bagi partai politik. Hingga akhir Orde Baru berakhir rencana mergernya beberapa perusahaan pelat merah masih berupa wacana.
Tahun 2004, rencana merger perusahaan kembali muncul. Rencana holding perusahaan farmasi seperti Kimia Farma dan Indo Farma yang diharapkan akan menjadi perusahaan farmasi yang besar dan kuat pun berakhir tanpa kejelasan. Hingga akhirnya rencana Mergernya perusahaan pelat merah dalam bentuk holding terwujud dengan terbentuknya Holding PT. Semen Indonesia tahun 2013 dan restrukturisasi holding PT. Pupuk Indonesia tahun 2011.

Saat ini jumlah BUMN di Indonesia ada 119 perusahaan. Dari 119 perusahaan tersebut ada yang mampu memberikan keuntungan kepada pemerintah sebagai pemegang saham dan ada pula yang merugi. Menurut data dari Kementerian BUMN, Pada 2014 ada 26 BUMN yang merugi, totalnya mencapai Rp11,7 triliun. Tahun 2015, jumlah BUMN merugi tinggal 18 perusahaan, dengan kerugian Rp5,8 triliun. Sehingga Kementerian BUMN berencana menciutkan jumlah BUMN melalui merger dan akuisisi hingga tersisa 85 perusahaan untuk lebih memudahkan dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Jumlah ini akan semakin diciutkan hingga tinggal beberapa perusahaan dalam bentuk holding yang lebih besar.

Sesuai gagasan yang disampaikan Menteri BUMN, saat ini Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk enam induk perusahaan. Keenam perusahaan induk tersebut adalah Holding perusahaan sektor pertambangan,  sektor perumahan, sektor  infrastruktur, Sektor minyak dan gas, sektor keuangan, dan sektor pangan. Ke enam holding perusahaan ini diharapkan akan dapat mengikuti jejak holding Semen dan Holding Pupuk yang sudah berjalan.

Lalu setelah rencana holding 119 perusahaan BUMN ini berjalan menjadi grouping berdasarkan sektor dan usaha masing masing, Menteri BUMN merencanakan akan membentuk Super Holding yang menaungi holding-holding perusahaan yang sudah terbentuk agar selaras dengan sistem korporasi dan agar lebih kuat dalam menjalankan tugas sebagai penyumbang deviden bagi negara. Dengan berdirinya Superholding maka kementerian BUMN akan dibubarkan.

"Rencana superholding sangat baik dilakukan untuk membentuk perusahaan BUMN yang modern, kuat dan mampu bersaing secara global. Sebenarnya, wacana pembentukan superholding bukan hal baru karena Singapura dan Malaysia sudah mempraktikkan superholding  yaitu Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Dua BUMN negeri itu lebih survive dibanding BUMN yang ada di Indonesia". Menurut Kiki Rizki Yoctavian Dewan Komisaris PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk terkait dengan pembentukan superholding.

"Jabatan dan Kementerian BUMN menjadi berubah beriring dengan terbentuknya Superholding. Tentunya jabatan tersebut dapat menjadi jabatan setingkat menteri seperti Jaksa Agung atau Ketua KPK yang khusus mengurusi korporasi bagi pengelolaan SDA dan SDM Indonesia"jelas Kiki

"Untuk menuntaskan cetak biru rencana kerja kementerian BUMN ini tentunya harus banyak perubahan undang undang hingga peraturan peraturan lainnya sebagai landasan hukumnya. Sehingga perusahaan BUMN menjadi sebuah perusahaan yang dapat menjalankan bisnis korporasi dengan lebih kuat dan lincah".pungkasnya (R)

Pembahasan APBD-P PALI Tuai Pro-Kontra

PALI, KBRS-Pembahasan APBD-Perubahan PALI tahun anggaran 2016 menuai pro dan kontrak. Komisi dan Fraksi di DPRD PALI belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan yang cukup alot ini. Hal ini terjadi saat pembahasan di Fraksi DPRD PALI, Senin (26/9)

Adi Warsito yang mewakil Fraksi PDI-P menjelaskan kondisi keuangan yang mengalami penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota se Indonesia. "Pemerintah memberikan solusi untuk meminjam keuangan di Perbankan, untuk perencanaan pembangunan daerah, namun Pemkab PALI harus hati-hati jangan sampai ada kesalahan," jelas Adi.

"Wilayah ini mengalami defisit anggaran, dikarenakan turunnya pendapatan asli daerah dan anjlok nya anggaran daerah , khususnya retribusi daerah, dan lemahnya kinerjanya dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) itu sendiri,oleh karena itu perlu intropeksi diri dalam perencanaan pembangunan kedepannya," lanjut Adi.

Sementara itu Darmadi Suhaimi SH Fraksi PAN, melihat kondisi sekarang belum pas, untuk membahas RAPBD P, sebelum perlu terlihat pembangunan daerah, dan sebelum adanya pembangunan harus ada perencanaan terlebih dahulu dan rancangan agar bisa maksimal, bahkan perencanaan harus sesuai dengan nota pesan yang di usulkan oleh Dinas terkait.

Lanjutnya Irwan ST Fraksi Golkar, sebelum disahkan RAPBD P, perlu perencanaan yang mantap serta optimal,memang APBD P ini  untuk mendongkrak perencanaan pembangunan daerah lebih cepat dan meningkat pesat, apalagi daerah otonom baru (DOB), perlu dana yang cukup, dan harus memiliki SDM yang cukup.

Sebelum  perencanaan pembangunan dimulai ,terlebih dahulu harus  membentuk tim khusus, dan harus berkomunikasi baik dengan legislatif, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dalam mempercepat daerah perlu ada kerja sama dengan baik serta profesional, antara eksekutif dan legislatif, mudah-mudahan bisa mencapai visi dan misi Bupati  PALI. (sendi)

Tolak Suap Pimred Transformasinews Dipolisikan

PALEMBANG, KBRS-Terkait perihat Pemimpin Redaksi Media Online Transformasinews dipolisikan oleh dokter Yusni Puspita dengan laporan polisi LPB/525/VII//2016/SPKT tanggal 18 Juli 2016 atas nama pelapor Yusni Puspita DR SPAN.

Menurut Amrizal Pimred sekaligus penanggungjawab Media Online Transformasinews, yang tela mengantongi Sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan tingkat Utama, ranah permasalah ini bermula dari pemberitaan kasus pemakaian narkoba di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsri dengan judul FK Unsri Didik Dokter Spesialis Pemakai Narkoba.

Dampak dari berita teersebut, Rektor Unsri segera memecat sang dokter pengguna narkoba yang tengah mendalami ilum spesialis Anastesi, namun Pimred Transformasi Amrizal Aroni malah dipolisikan oleh Yuni Puspita.

Menurut Amrizal ada media mengatakan bahwa dirinya pernah ditelepon oleh Ketua PWI Sumsel Oktaf Riady perihal pemberitaan tersebut, dalam perbincangan Oktaf menyebutkan ada tawaran uang Rp10 juta dari pihak Yuni untuk menghapus berita tersebut.

"Namun tawaran itu saya  tolak dengan mengatakan tidak perlu memberi uang karena melanggar kode etik jurnalistik cukup dengan menggunakan hak jawab dan tidak ada transaksi uang”,"Tegas Amrizal.

Akhirnya kesepakatan terjadi hak jawab masuk kemeja redaksi transformasinews ,namun di sela itu telah terjadi kejanggalan,email hak jawab pertama yang masuk ke redaksi transformasinews sore hari sekira pukul 15.52 WIB tanggal 19 Juli 2016 melalui email staff yuni andi_hasyim@yahoo.com dan email yang di kirim dari staff PWI Sumsel  dari email haulahabdulah@yahoo.co.id.

"Terkait adanya  kejanggalan dari kedua email tersebut terkesan ada penambahan kalimat  oleh pihak PWI Sumsel yang mendiskreditkan pemimpin redaksi Transformasinews.com,” jelas Amrizal.

Setelah hak jawab di terbitkan  dirinya malah menerima surat panggilan pertama dari Polda Sumsel nomor  B/1103/IX/2016/Subdit  II/ Ditreskrimsus tanggal 6 September  2016.

"Tentunya ini melanggar undang undang pers no 40 tahun 1999 dan kesepakatan dewan pers dengan kepolisian negara Republik Indonesia no 01 /DP/MoU II /2012 dan nomor 05/2012 yang di tanda tangani Ketua Dewan Pers  Bagir Manan dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo," jelasnya.

Karena ada indikasi pelanggaran undang undang tersebut, maka Amrizal melaporkan perkara ini langsung ke Kapolri  Tito Karnavian, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyio serta Ketua PWI Pusat Margiono.

Sementara  itu ketua PWI Sumsel Oktaf Riady ketika berusaha di konfirmasi melalui telpon selulernya tidak  bisa di hubungi, kemungkinan telah berganti nomor.(tim).
 
Support : WebMaster | KabaRakyatsumsel.com | Kita Punya
Copyright © 2016. KabaRakyatSumsel.com - All Rights Reserved
Template Created by KabaRakyatsumsel.com Cyber Media Division Published by PT Pahit Lidah Raja Media
Proudly powered by PLM Blogger Created